Fakta dan Data tentang Buku Judul: Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah Penulis: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Judul Asli dari Disertasi: Implementasi Teori Norma Hukum Berjenjang dalam Uji Materiil Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Mahkamah Agung. Kata Pengantar: Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., MH. Dan Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta Terbit: Januari 2012 Halaman: 332 + xxviii (termasuk daftar pustaka dan profil penulis) |
Buku Imam Soebechi mencoba menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan hak uji di Mahkamah Agung. Setidaknya, ada tiga hal yang disinggung dan coba dijawab dalam buku setebal 332 halaman ini. Pertama, apakah nama hak uji materiil masih layak dipertahankan? Jika tidak, apakah Mahkamah Agung berhak melakukan pengujian formil pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah? Kedua, tentang legal standing dan hak masyarakat. Siapa saja yang punya hak mengajukan judicial review Perda dan Pajak Daerah ke Mahkamah Agung? Apa saja syarat agar pemohon hak uji itu memiliki standing secara hukum? Ketiga, batas waktu. Selama ini, pengujian Perda hanya dibenarkan dalam waktu 180 hari sejak Perda tersebut ditetapkan. Dasar penentuan 180 hari itu tidak jelas dan berimplikasi pada pembatasan hak warga negara (hal. 132).
Imam Soebechi mengusulkan penghapusan batas waktu tersebut. Ia juga mengusulkan agar jaminan hak warga negara dalam melakukan kontrol terhadap Perda perlu dikuatkan. Sayang, penulis belum banyak membahas Perma No. 1 Tahun 2011 karena buku ini berasal dari disertasi penulis di Universitas Padjadjaran Bandung pada 2010. Ketika disertasi diubah formatnya ke dalam buku, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2011. Penulis memang menyinggung sedikit, tetapi kurang disinkronisasi dengan bagian kesimpulan penulis. Rekomendasi penulis tentang perubahan aturan judicial review misalnya sudah dijawab Mahkamah Agung.
Gagasan agar sidang hak uji di Mahkamah Agung dibuka layaknya sidang pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tak dibahas khusus. Padahal keterbukaan sidang menjadi salah satu upaya memberikan kesempatan yang adil kepada para pihak untuk mempertahankan argumentasi mereka. Lain lagi, contoh kasus yang diajukan sangat sedikit dibanding perkara hak uji yang pernah ditangani Mahkamah Agung. Akses penulis terhadap putusan-putusan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkaya buku ini.
Apapun kelebihan dan kekurangan buku ini di mata pembaca, karya Imam Soebechi tetap patut dijadikan sumber referensi penting. Selamat membaca…!
