Sudah hampir setahun buku Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah – selanjutnya disebut buku Judicial Review-- memenuhi rak toko-toko buku di Tanah Air. Diterbitkan Sinar Grafika, buku ini makin melengkapi kajian sejenis yang sudah lebih dahulu hadir. Sekadar menyebut contoh, misalnya karya Ni’matul Huda (Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, 2010), dan publikasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, 2009).
Sekilas, buku ‘Judicial Review’ karya Imam Soebechi bisa memperlihatkan kelebihan bagi orang yang ingin membacanya. Minimal dua kelebihan yang patut dikemukakan. Pertama, buku ini spesifik membahas perda tentang pajak dan retribusi daerah, bukan menyangkut semua perda. Kedua, penulisnya adalah hakim agung yang bertugas di bagian tata usaha negara dan beberapa kali menangani perkara hak uji materiil. Boleh dibilang, buku ini ditulis oleh orang dalam, oleh orang yang selama ini menghadapi dan menangani langsung pengujian perda di Mahkamah Agung.
Pertanyaan dasar yang mungkin diajukan pembaca adalah lingkup materi yang dibahas. Mengapa harus pajak dan retribusi daerah? Pajak dan retribusi adalah dua pungutan dari negara yang dibebankan kepada rakyat berdasarkan rasio tertentu. Di daerah, dua jenis pungutan ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi menggenjot PAD acapkali pungutan pajak dan retribusi daerah dipaksakan dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga jenisnya banyak. Pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sulit dikontrol.
Pusat berusaha menata, antara lain lewat Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberian wewenang yang luas kepada daerah untuk memungut berbagai jenis pajak dan retribusi daerah (hal. 138)membuka peluang potensi pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Pemerintah sebenarnya berwenang mengawasi Perda, disebut dengan executive preview dan bisa disamakan dengan mengevaluasi dan mengklarifikasi. Bisa juga dikaji oleh lembaga legislatif daerah (legislative review). Prosedur yang lebih adil dan independen tentu saja melalui penggunaan hak uji atau judicial review ke Mahkamah Agung.
Judicial reviewmerupakan salah satu bentuk kontrol kekuasaan kehakiman dan wujud dari negara hukum yang demokratis. Pengujian suatu produk hukum melalui peradilan yang bebas dan independen memberikan posisi yang berimbang antara warga negara dan pemerintah. Ini sejalan dengan kedudukan pengadilan sebagai benteng terakhir dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks inilah regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung menjadi penting.
Sejak 1993, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan empat regulasi berbentuk peraturan (Perma) yang mengatur hak uji materiil, yaitu Perma No. 1 Tahun 1993, Perma No. 1 Tahun 1999, Perma No. 1 Tahun 2004, dan terakhir Perma No. 1 Tahun 2011. Imam Soebechi mengakui ada masalah yang muncul sebelum terbitnya Perma terbaru No. 1 Tahun 2011 (hal. 288).
Fakta dan Data tentang Buku Judul: Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah Penulis: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Judul Asli dari Disertasi: Implementasi Teori Norma Hukum Berjenjang dalam Uji Materiil Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Mahkamah Agung. Kata Pengantar: Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., MH. Dan Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta Terbit: Januari 2012 Halaman: 332 + xxviii (termasuk daftar pustaka dan profil penulis) |
Buku Imam Soebechi mencoba menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan hak uji di Mahkamah Agung. Setidaknya, ada tiga hal yang disinggung dan coba dijawab dalam buku setebal 332 halaman ini. Pertama, apakah nama hak uji materiil masih layak dipertahankan? Jika tidak, apakah Mahkamah Agung berhak melakukan pengujian formil pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah? Kedua, tentang legal standing dan hak masyarakat. Siapa saja yang punya hak mengajukan judicial review Perda dan Pajak Daerah ke Mahkamah Agung? Apa saja syarat agar pemohon hak uji itu memiliki standing secara hukum? Ketiga, batas waktu. Selama ini, pengujian Perda hanya dibenarkan dalam waktu 180 hari sejak Perda tersebut ditetapkan. Dasar penentuan 180 hari itu tidak jelas dan berimplikasi pada pembatasan hak warga negara (hal. 132).
Imam Soebechi mengusulkan penghapusan batas waktu tersebut. Ia juga mengusulkan agar jaminan hak warga negara dalam melakukan kontrol terhadap Perda perlu dikuatkan. Sayang, penulis belum banyak membahas Perma No. 1 Tahun 2011 karena buku ini berasal dari disertasi penulis di Universitas Padjadjaran Bandung pada 2010. Ketika disertasi diubah formatnya ke dalam buku, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2011. Penulis memang menyinggung sedikit, tetapi kurang disinkronisasi dengan bagian kesimpulan penulis. Rekomendasi penulis tentang perubahan aturan judicial review misalnya sudah dijawab Mahkamah Agung.
Gagasan agar sidang hak uji di Mahkamah Agung dibuka layaknya sidang pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tak dibahas khusus. Padahal keterbukaan sidang menjadi salah satu upaya memberikan kesempatan yang adil kepada para pihak untuk mempertahankan argumentasi mereka. Lain lagi, contoh kasus yang diajukan sangat sedikit dibanding perkara hak uji yang pernah ditangani Mahkamah Agung. Akses penulis terhadap putusan-putusan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkaya buku ini.
Apapun kelebihan dan kekurangan buku ini di mata pembaca, karya Imam Soebechi tetap patut dijadikan sumber referensi penting. Selamat membaca…!
