Dezisionismus adalah teori politik dan hukum yang menekankan pentingnya keputusan dan pengambil keputusan dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam pandangan ini, keputusan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan alasan atau justifikasi moral di baliknya. Konsep ini menyatakan bahwa tidak ada dasar universal yang mengikat untuk nilai atau norma tertentu, sehingga keputusan politik atau hukum seringkali bersifat subjektif dan tidak dapat sepenuhnya dijustifikasi melalui analisis logis atau etika. Istilah ini berasal dari kata "Dezision" dalam bahasa Latin yang berarti "keputusan", dan konsep ini banyak dikembangkan oleh filsuf serta ahli hukum seperti Carl Schmitt, yang menggunakannya dalam diskusi tentang teori negara dan konstitusi. Dalam konteks hukum, Dezisionismus sering dikaitkan dengan gagasan bahwa hukum dan norma sosial bergantung pada keputusan otoritas yang berkuasa, bukan pada prinsip moral atau kebenaran objektif. Schmitt berpendapat bahwa dalam keadaan darurat, keputusan politik kedudukannya lebih penting dibandingkan dengan posisi norma hukum.
Menurut Carl Schmitt, suatu ajaran tentang keputusan yang disebut ajaran dezisionismus. Keputusan politik tertinggi dari rakyat ini tidak perlu dicari dasar/norma pembenarannya, disebut sebagai normloze macht yaitu suatu kewenangan memutuskan tanpa didasarkan pada norma. Misalnya, keputusan politik tertinggi dari rakyat Jerman yang membuat Undang-Undang Dasar Weimar tahun 1919 dan mengubah struktur pemerintahan monarki dengan kekuasaan raja yang kuat menjadi sistem pemerintahan yang parlementer. Hukum tidak selalu bisa menjawab semua keadaan, terutama jika dalam keadaan krisis. Oleh karenanya yang menentukan adalah siapa yang berwenang mengambil keputusan. Dalam kasus ini kedaulatan ditempatkan sebagai kemampuan untuk memutuskan dalam suatu keadaan darurat. Schmitt terkena dengan slogannya “Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet” (berdaulat adalah yang memutuskan keadaan darurat).
Schmitt menolak pandangan bahwa hukum sepenuhnya bisa didasarkan pada logika atau moral universal. Ia menentang pandangan positivisme hukum dan liberalisme yang menganggap hukum sebagai sistem rasional, netral, dan universal. Baginya, hukum tidak bisa dilepaskan dari politik dan keputusan penguasa. Hukum menurutnya bukan sekadar logika rasional. Pandangan liberal/positivis melihat hukum sebagai sistem norma yang bisa dijelaskan dengan logika karena realitas politik selalu penuh dengan konflik dan sarat dengan ketidakpastian. Baginya keputusan politik selalu bersifat kontingen dan tidak bisa sepenuhnya dijustifikasi secara rasional.
Menurutnya, hukum bukanlah refleksi moral universal. Tradisi hukum menekankan bahwa hukum harus mencerminkan moral universal (keadilan, kebaikan, dan rasionalitas). Schmitt tidak sepaham karena moral universal terlalu abstrak dan tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang konkret, terutama ketika terjadi krisis politik. Oleh karenanya kedudukan keputusan adalah lebih penting daripada norma. Inti dari hukum adalah keputusan penguasa, bukan beranjak dari norma abstrak. Norma hanya berlaku sejauh mana ada otoritas yang memutuskan untuk menegakkannya. Ujian sesungguhnya terhadap kedaulatan adalah ketika negara dalam keadaan darurat. Lagi-lagi dalam situasi krisis, hukum universal tidak akan pernah mampu memberikan solusi. Peran yang sangat menentukan berada di tangan penguasa yang berani mengambil keputusan mutlak. Bahkan menangguhkan hukum demi untuk menyelamatkan negara. Demokrasi adalah sesuatu yang begitu rapuh, terlebih juga dibandingkan dengan keputusan mutlak.
Contoh lainnya adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan keputusan politik tertinggi rakyat Indonesia yang mengubah nasib bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi dapat diartikan sebagai segi positif dari konstitusi. Sedangkan pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 setelah proklamasi kemerdekaan hanya merupakan salah satu dari hasil keputusan politik tinggi (bukan tertinggi), sehingga tidak termasuk dalam pengertian segi positif dari konstitusi.
Dezisionismus dalam Konteks Kedaruratan
Dezisionismus ketika negara dalam keadaan normal dinyatakan tidak sepenuhnya relevan. Oleh sebab dalam keadaan normal, hukum dan prosedur demokratis berjalan sebagaimana mestinya. Dezisionismus dalam situasi serupa ini tidak diperlukan, karena tidak ada krisis yang menuntut adanya penangguhan hukum. Alasan lainnya adalah dikarenakan adanya kemungkinan terjadi risiko penyalahgunaan. Jika diterapkan dalam keadaan normal, penguasa akan terkena candu dan klaim akan “hak mutlak” untuk selalu memutuskan segala sesuatunya di luar hukum. Selain daripada itu dezisionismus kontradiksi dengan rule of law. Dikatakan demikian karena dalam keadaan normal, prinsip rule of law menuntut bahwa semua keputusan tunduk pada hukum. Dezisionismus justru menempatkan keputusan penguasa di atas hukum, sehingga akan jelas-jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Apabila tetap dijalankan, maka akan membuka peluang untuk terjadinya otoritarianisme, yang melemahkan praktik demokrasi.
Kelebihan-kelebihan dari dijalankannya gagasan Dezisionismus adalah memberikan kejelasan tentang makna kedaulatan. Definisi tegas dimaksudkan bahwa penguasa yang berdaulat adalah penguasa yang mampu memutuskan dalam keadaan darurat. Selain dari itu dengan skema ini, membantu memahami siapa yang sebenarnya yang memegang otoritas tertinggi dalam negara. Dezisionismus merupakan langkah efektif dalam situasi krisis. Oleh sebab gagasan ini bermaksud untuk menekankan perlunya keputusan cepat dan mutlak ketika hukum tidak mampu bekerja. Praktik ini akan sangat berguna dalam situasi darurat (perang, musibah bencana alam, krisis politik) di mana prosedur demokratis pasti akan dirasakan sangatlah lamban.
