Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merampingkan sekitar 18 lembaga/komisi negara terutama terhadap lembaga/komisi yang memiliki kinerja buruk demi efisiensi anggaran negara. Salah satu isu lembaga yang menjadi sorotan bakal dibubarkan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, apakah OJK masuk dalam kategori lembaga yang bakal dirampingkan atau dibubarkan?
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MR) Bambang Soesatyo menilai kinerja OJK belakangan terakhir memang menjadi sorotan. Apalagi ditambah skandal kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya yang menyeret petinggi OJK dalam kasus tersebut. Karena itu, dia memberi dukungan jika pemerintah ingin membubarkan OJK melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau perangkat kebijakan hukum lain.
“Nantinya, fungsi pengawasan (industri jasa keuangan, red) dan lainnya yang melekat di OJK dapat dikembalikan kepada Bank Indonesia,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Rabu (16/7/2020). (Baca Juga: Perlu Kajian Mendalam untuk Perampingan Komisi Negara)
Dia menerangkan kasus skandal Jiwasraya bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel demi menjaga dana masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lain, OJK malah menjadi “duri dalam sekam”.
Mantan Ketua DPR periode 2014-2019 ini menyarankan semestinya lembaga legislatif dan pemerintah tak perlu ragu jika hendak membubarkan OJK yang dibentuk melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurutnya, jauh lebih baik mengoreksi kesalahan sebuah lembaga ketimbang membiarkan terjerembab dalam kesalahan berlarut. Sebab, ujungnya rakyat pula yang menjadi korban.
Pria yang akrab Bamsoet ini mengingatkan pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi International Moneter Fund (IMF) dengan menyontoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Faktanya, FSA gagal menjalankan tugas dan kewenangannya yang berujung Inggris terpuruk krisis finansial global 2008 silam. Singkat cerita, pada 2013 Inggris membubarkan FSA.
“Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita (juga bisa, red) membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK RI, ataupun Ombudsman RI,” kata dia.
Lebih lanjut, Mantan Ketua Komisi III DPR itu pun menunjuk persoalan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB). BPK mencatat OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB. Hal ini menyalahi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
“Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia,” usul politisi Partai Golkar itu.
Belum diperlukan
Namun, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati punya pandangan berbeda. Menurutnya, wacana pengalihan fungsi pengawasan terhadap perbankan dari OJK ke Bank Indonesia belum diperlukan. Sepanjang OJK menjadi mitra kerja Komisi XI, masukan terkait kinerja pengawasan perbankan terus diberikan.
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pembagian tugas dan wewenang antara OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah dipandang masih relevan. Menurutnya, pemerintah tetap melakukan tugas dari aspek fiskal. Sementara Bank Indonesia bertugas di bidang moneter. Sedangkan OJK bertugas mengawasi sektor rill industri keuangan.
Meski begitu, Anis meminta OJK agar terus berbenah diri, meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusianya. Bila perlu keharusan merombak personil di internal OJK. Karena itu, harus dimulai dengan mengevaluasi kinerja masing-masing personil sebelum dirombaknya penempatan posisi jabatan di internal OJK. “OJK perlu bebenah diri dan terus meningkatkan kinerjanya,” pintanya.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan OJK sebagai lembaga negara dibentuk berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan begitu, OJK tidak termasuk lembaga negara yang sedang dipertimbangkan pemerintah bakal dibubarkan. Artinya keberadaan OJK tetap diperlukan.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menjelaskan lembaga-lembaga yang yang masih dikaji pemerintah untuk dibubarkan merupakan lembaga yang pembentukannya melalui peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah. Sedangkan lembaga negara/komisi negara yang dibentuk berdasarkan UU belum ada rencana untuk dibubarkan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana membubarkan sejumlah lembaga negara yang dinilai tak produktif dan tak optimal kinerjanya. Wacana pembubaran lembaga/komisi negara disampaikan Presiden dalam rapat kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.
Kemudian Presiden sempat menyebut bakal membubarkan 18 lembaga dan komisi yang ada saat ini. Alasan pembubaran ini sebagai upaya perampingan organisasi agar beban keuangan negara berkurang, dan anggarannya dapat dikembalikan ke kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi serupa. Menpan dan RB Tjahjo Kumolo tengah mengkaji rencana presiden tersebut.
