Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah lahir 23 tahun yang lalu. Waktu yang cukup lama. Mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa membahas tentang hal ini sudah usang/sudah lewat waktunya. Tetapi masih kita dengar bahwa sesungguhnya pembahasan tentang keuangan negara seperti belum mencapai kesepakatan umum, khususnya terkait ruang lingkup dan strukturnya. Lebih khusus lagi mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam struktur keuangan negara.
Bila dalam kesempatan ini akan dibahas tentang ruang lingkup dan struktur keuangan negara, bagi yang merasa hal ini sudah tuntas dan sudah tidak perlu dipermasalahkan, anggap saja ini sebagai ajakan untuk merenungkan kembali tentang bagaimana sebaiknya kita memahami struktur dan ruang lingkup keuangan negara.
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi:
- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Panjang lebar diuraikan mengenai ruang lingkup keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2003, namun pada intinya dengan merujuk pula pada substansi Pasal 2 bahwa ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan dalam sub bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Keuangan negara meliputi seluruh kepentingan kekayaan/aset negara (uang, barang, surat berharga, serta hak-hak lain dari negara yang direpresentasikan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang).
Dari ruang lingkup tersebut, pemahaman tentang keuangan negara akan lebih jernih dengan kita memahami strukturnya. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan Presiden tersebut:
- dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- tidak termasuk kewenangan di bidang moneter (kewenangan bank sentral).
