Beberapa di antaranya adalah Amazon Web Services (AWS) yang telah membangun pusat data di Jawa Barat, Microsoft, Equinix di Jakarta untuk keperluan co-location, serta Edge ConneX di Jawa Barat. Selain itu, perusahaan lain seperti Google Cloud, Qualrec di Jakarta, Cloudfair, Brace, dan Anaplan Unlimited juga telah menjalin kerja sama dengan AWS.
“Oracle sedang bicara di Batam. Mereka menargetkan investasi bisa sampai dengan USD$6 miliar,” tambahnya.
Dalam lingkup regional, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang digagas ASEAN. Salah satu agenda penting DEFA adalah sistem pembayaran digital lintas batas.
“Salah satunya juga mengenai payment system. Payment system yang termasuk di dalamnya QRIS itu pasti ada cross border data karena untuk mencegah fraud. Itu menjadi penting agar tidak terjadi fraud untuk small and medium enterprise commerce trading,” ungkapnya.
Lebih jauh, Airlangga menegaskan sistem pertukaran data ini tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam mekanisme G-to-G (government-to-government), melainkan dilaksanakan oleh entitas swasta berdasarkan persetujuan dari individu pemilik data. Ia mencontohkan, saat masyarakat mengakses berita daring atau berlangganan media, mereka biasanya diminta untuk mengisi email terlebih dahulu sebelum konten dapat dibuka.
“Data ini yang isi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program. Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government. Tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh consent dari masing-masing pribadi,” jelasnya.
Menurut dia, AS juga mengakui pentingnya keberadaan pusat data di dalam wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi investasi. Baginya, data center adalah salah satu investasi yang besar di Indonesia, selain hilirisasi.
Sebelumnya, melalui situs resminya, Gedung Putih mengumumkan bahwa AS dan Indonesia telah menyetujui suatu kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade sebagai langkah mempererat hubungan ekonomi bilateral.
Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen kedua negara untuk menghapus hambatan dalam perdagangan digital, termasuk jaminan dari Indonesia terkait kepastian aliran data menuju AS.
Dalam bagian bertajuk Removing Barriers for Digital Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan mengakui Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang dianggap memadai berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, sehingga memungkinkan pemindahan data pribadi lintas negara dilakukan dengan lebih bebas.
















