Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyampaikan rencana kerja dan program prioritas DJKI di tahun 2022 yang diprakarsai oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu.
Program tersebut diantaranya adalah Roving Seminar Menteri Hukum dan HAM; Pencanangan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta; Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Cipta (POP-HC); Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal; Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak; Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI; IP and Tourism; DJKI Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi; Drafting Paten Camp; dan IP Marketplace. Selain itu, Anom juga menyampaikan hasil upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Ops dalam menindak pelanggaran KI.
“Seperti yang dilakukan DJKI dan Jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham, selama periode tahun 2019 sampai dengan 2022, DJKI telah melaksanakan penegakan hukum terhadap 132 tindak pidana di bidang kekayaan intelektual,” ucap Anom.
Adapun perkara-perkara yang ditangani oleh Polri cukup banyak, yaitu dalam periode tahun 2016 sampai Januari 2022 telah melaksanakan penegakan hukum terhadap 1.042 tindak pidana di bidang KI.
“Sehingga ini juga merupakan kekayaan bagi Satgas KI dalam memberikan report kepada Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR maupun pihak-pihak yang\ menginginkan laporan dari Satgas,” ujar Anom.
Selain itu, Badan POM juga berhasil memperkarakan kasus terkait pelanggaran produk obat dan kosmetik ilegal sebanyak 239 kasus. Melalui pertemuan daring ini, Anom Wibowo berharap Asosiasi Industri Amerika Serikat dapat memberi masukan kepada Satgas Ops Penanggulangan Pelanggaran KI, sehingga pihaknya bisa melakukan penyidikan berbagai kasus pelanggaran KI lebih maksimal.
“Terutama bagi aparat di Amerika Serikat yang berpengalaman menangani masalah e-commerce, kami membutuhkan dukungan pelatihan,” tuturnya.