Upaya mengingatkan Edhy menjadi bentuk pengawasan Komisi IV sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan Perikanan. Karena itu, di era keterbukaan dan serba digital siapapun dapat memantau kebijakan kementerian. “Di Komisi IV sudah sering kami ingatkan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan banyak kalangan di Komisi IV menyarankan agar pemerintah tak membuat kebijakan eskpor benih lobster ke manca negara. Sebagai negara produsen, Indonesia mesti menjaga benar baby lobster. Oleh karenanya, pemerintah semestinya menyemangati masyarakat nelayan dalam membudidaya baby lobster ini.
Senada, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal mengatakan telah berulang kali menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan Edhy agar tak melanjutkan kebijakan ekspor benih lobster. Soalnya kebijakan ekspor baby lobster diduga belum sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
Dia menilai kebijakan tersebut belum memiliki aturan turunan yang memadai. Namun sejumlah perusahaan sudah mendapat rekomendasi mengekspor tanpa uji publik yang memadai. Dia pun saat itu mengharapkan adanya keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut adanya dugaan monopoli. Sebab, ekspor komoditas ini tak boleh menguntungkan pihak tertentu.
Sejumlah petinggi Partai Gerindra enggan berkomentar banyak. Pasalnya, kasus yang membelit Edhy dipandang belum ada kejelasan lantaran sejumlah pihak yang diamankan masih diperiksa KPK.
“Untuk itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi valid dari KPK tentang ini. Kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Gedung Parlemen.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang notabene menjabat Menteri Pertahanan pun memberi arahan agar menunggu perkembangan informasi dari KPK. “Kami sudah melaporkan kepada ketua umum kami, dan arahan dari ketua umum menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Antam Novambar pun menunggu informasi resmi dari KPK. Pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Biarlah penegak hukum bekerja secara profesional,” katanya.