Menunggu Lembaga PDP yang Benar-Benar Independen
OPINI

Menunggu Lembaga PDP yang Benar-Benar Independen

Mengembalikan kata "independen" lewat Perpres memang perlu, tetapi pengalaman KPK menunjukkan kata itu saja tidak cukup tanpa jaminan atas kedudukan, pegawai, dan akses informasi. Bunyi Perpres itulah yang akan menunjukkan apakah "independen" hanya kata sifat dalam siaran pers atau jaminan yang bisa diuji.

•Bacaan 5 Menit
AA
Penulis Opini

PP 33/2026 mengatur wewenangnya: pengawasan, perintah tertulis, dan sanksi administratif di Pasal 180 sampai 187. Namun, kedudukan, anggota, pegawai, dan anggaran lembaga tidak disentuh. Pasal 1 angka 15 hanya menyebut lembaga sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi menurut UU. Tata cara pengawasan dan sanksi digantungkan pada Peraturan Lembaga, yang baru bisa dibuat setelah lembaga ada. Terhadap Badan Publik, lembaga "harus mempertimbangkan" ketentuan yang menjadi dasar tugas Badan Publik itu (Pasal 182). Frasa itu memang bisa dibaca lunak: Lembaga cukup menimbang, lalu tetap boleh memerintah. Namun, karena tidak ada ukuran tentang apa yang harus ditimbang, Badan Publik bisa memakainya untuk menunda atau menolak perintah dengan alasan dasar tugasnya, dan sengketanya baru selesai di pengadilan. Padahal Pasal 60 huruf k dan l UU PDP memberi lembaga wewenang memanggil Badan Publik dan meminta keterangan serta data darinya tanpa kualifikasi semacam itu, sehingga PP berisiko mempersempit wewenang yang diberikan UU. Ini juga soal independensi, sebab lembaga yang harus lebih dulu menimbang dasar tugas instansi pemerintah akan sulit bertindak bebas terhadap pihak yang justru diawasinya.

Dengan ukuran Mahkamah Uni Eropa, kedudukan dan kepegawaian belum dijamin di UU maupun PP. Satu hal tampak aman, yaitu PP tidak memberi pemerintah hak informasi tanpa syarat. Penulis tidak menganggap itu jaminan, karena PP memang diam soal hampir semua hal struktural, dan hak semacam itu masih bisa muncul dalam Perpres. Status ASN pun belum tentu masalah. Staf otoritas Austria dipersoalkan karena disediakan Kanselir, bukan karena status mereka. Pertanyaannya siapa yang merekrut, menempatkan, memindahkan, dan mengarahkan mereka.

Isi Perpres yang ditunggu

Perpres tentang lembaga masih bisa memperbaiki banyak hal. Dari seluruh isinya, ada tiga bagian yang akan saya baca lebih dulu. Pertama, apakah lembaga dinyatakan independen dan bukan bagian struktur Komdigi. Kedua, siapa yang merekrut, menempatkan, memindahkan, dan mengarahkan stafnya; status ASN boleh tetap ada asal manajemennya berada di lembaga. Ketiga, apakah laporan kepada Presiden dan DPR terbuka, dengan Komdigi hanya sebagai saluran administratif tanpa wewenang menilai isinya. Seleksi anggota yang terbuka, masa jabatan tetap, dan anggaran terpisah yang diaudit BPK juga penting, tetapi tiga hal tadi yang paling menentukan.

Satu pertanyaan lagi menyangkut waktu. PP 33/2026 tidak menunjuk organ sementara bila lembaga belum ada pada 16 Januari 2027, dan satu-satunya ketentuan peralihannya (Pasal 223) hanya mengatur pemrosesan data. Ketiadaan batas waktu pembentukan lembaga juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara 236/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon meminta Perpres ditetapkan paling lama enam bulan sejak putusan. Sidang terakhirnya digelar pada 11 Agustus 2026, dan sampai 15 Oktober 2026 perkara itu belum diputus. Perkara itu pun hanya menyoal batas waktu, bukan independensi. Bila Pasal 182 PP 33/2026 memang mempersempit wewenang yang diberikan UU PDP, jalurnya adalah uji materiil ke Mahkamah Agung.

Mengembalikan kata "independen" lewat Perpres memang perlu, tetapi pengalaman KPK menunjukkan kata itu saja tidak cukup tanpa jaminan atas kedudukan, pegawai, dan akses informasi. Bunyi Perpres itulah yang akan menunjukkan apakah "independen" hanya kata sifat dalam siaran pers atau jaminan yang bisa diuji.

 

*) Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

pelindungan data pribadidata pribadi
Andriyanto Adhi Nugroho

Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info