Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI) baru saja menyelenggarakan Musyawarah Nasional PPKHI bertema ‘Rekan Sejawat Solid sampai Akhir Hayat’ di Hotel Bigland, Bogor, pada 24-25 September 2022. Lahir pada awal 2017, momen ini sekaligus menjadi munas pertama yang memperkuat eksistensi PPKHI sebagai organisasi konsultan hukum yang kian besar, dan memiliki hampir tiga ribu anggota di seluruh Indonesia.
Mewakili Pemerintah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan pengurus dan seluruh panitia menyelenggarakan munas di Bogor. “Konsultan hukum adalah penegak yang terus mengawal. Banyak persoalan yang terjadi saat ini dan membutuhkan perhatian penting. Mudah-mudahan, munas ini dapat menghasilkan poin-poin yang bermanfaat untuk penegakan hukum dan kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk sejumlah perubahan,” katanya.
Adapun Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Abid berharap, Munas PPKHI dapat memberikan hasil terbaik, khususnya bagi kemajuan organisasi, profesionalisme pengacara, juga kapasitas keilmuan dan skill para anggota. Turut hadir dalam acara ini, yaitu Chief Content Officer Hukumonline, Amrie Hakim—di mana sebagai media dan platform legal technology terbesar di Indonesia, sejak kelahirannya, Hukumonline telah menjadi partner bagi PPKHI dalam menyosialisasikan sejumlah program organisasi maupun kesejahteraan anggota.
“Kami berusaha mengakomodasi semua organisasi advokat. Di tengah banyaknya organisasi advokat saat ini, yang kami lihat adalah mana organisasi advokat yang ingin memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kualitas para anggotanya. Hukumonline berharap, PPKHI terus meningkatkan pelayanan, kualitas, dan kemampuan para anggotanya. Siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum, saya yakin ia adalah kandidat terbaik,” Amrie menambahkan.
Babak Awal Masa Jabatan Baru
Ketua Umum PPKHI Periode 2017-2022, Yudhistira Ikhsan Pramana menjelaskan, menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, munas memiliki agenda utama, yaitu Pemilihan Ketua Umum PPKHI Periode 2022-2027. Ia juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama lima tahun kepemimpinan, di mana sebagai organisasi profesi hukum dan menjadikan advokat sebagai garda terdepan bagi masyarakat pencari keadilan; PPKHI telah bertumubuh, semakin besar, dan menjalankan sejumlah program, seperti PKPA, memberikan asuransi dan santunan bagi advokat anggota, hingga menandatangani MoU dengan pihak terkait baik eksekutif, legislatif, yudikatif, serta instansi yang memiliki kesamaan visi.
“Diharapkan siapa pun yang terpilih menjadi ketua umum, ke depannya dapat mengimplementasikan program kerja, visi PPKHI, dan meningkatkan eksistensi PPKHI di dunia advokat. Ia juga mampu menjadi jembatan komunikasi antara anggota dan pengurus, membenahi dan berkontribusi terhadap masyarakat secara umum, proses regenerasi, dan mendorong para anggota agar memiliki moral, kualitas, integritas, dan manfaat bagi semua stakeholder PPKHI di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Yudhistira.
Usai laporan pertanggungjawaban diterima, acara dilanjutkan dengan penunjukan dan pengesarahan Ketua dan Anggota OC yang akan memimpin sidang. Proses sidang berlangsung demokratis, di mana setiap anggota yang hadir diberi kesempatan untuk memberikan usulan maupun saran bagi prosesi pemilihan ketua umum.
