Sudah hampir dua dekade Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset jadi perbincangan. Namun hingga kini, aturan tersebut tak kunjung disahkan meskipun telah melalui tiga kepemimpinan Presiden sejak Susilo Bambang Yudhoyono sampai Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo sempat berkata mendukung RUU Perampasan Aset ketika aksi buruh pada 1 Mei 2025, tetapi dukungan itu hingga ini masih kosong melompong tanpa hasil. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting, mengatakan ketimbang menunggu RUU Perampasan Aset disahkan, aparat penegak hukum (APH) bisa menggunakan metode Deffered Prosecution Agreement (DPA) untuk menarik aset para pelaku kejahatan.
Menurut Jamin, metode DPA bisa menjadi alternatif lain daripada harus menunggu disahkannya RUU Perampasan Aset, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korporasi.
Baca Juga:
- RUU Perampasan Aset Perlu Norma Tegas untuk Hindari Penyalahgunaan Wewenang
- Jamdatun Sebut Forfeiture dalam Konteks RUU Perampasan Aset Harus Dikaji Lebih Dalam
"Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA), ini konsep untuk korporasi. KPK agak minim menerapkan tindak pidana korporasi. Konsep ini sangat baik penerapan pengembalian aset," ujar Jamin dalam seminar "Dampak Sanksi Perampasan Aset Koruptor Terhadap Penguatan Kinerja KPK" yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) dalam rangka Dies Natalis ke-30, di Lippo Village Karawaci, Tangerang (28/8).
Jamin menjelaskan konsep ini terdiri dari tiga unsur. Pertama. jalur administrasi di mana penyitaan dilakukan terhadap aset hasil kejahatan. Menurutnya, konsep DPA sama dengan PKPU. “Bila pelaku tidak terima, kemudian mengajukan gugatan perdata dan jika tidak bisa dibuktikan maka barulah dakwaan tindak pidana terhadap korporasi diproses," tuturnya.
Menurut Jamin, DPA memberikan kesempatan bagi korporasi yang melakukan kejahatan untuk tetap eksis dalam bisnisnya. Tapi di sisi lain, korporasi itu juga harus membayar denda atas perbuatan yang dilakukannya, baik kepada negara maupun kepada pihak yang dirugikan.
