Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.
Lebih lanjut, Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Enam metode yang dimaksud adalah interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis.
Baca juga:
- Mengambil Peluang Hukum dari Penafsiran Ekstensif
- Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum
- Usulkan Gratifikasi Seks Diatur, Dosen Pidana Ini Berikan Alasannya
- Interpretasi gramatikal atau bahasa
Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.
Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.
Terkait interpretasi ini, Mertokusumo dan Pitlo (dalam Safaat, 2015: 73) menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:
- noscitur a socis yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
- ejusdem generis yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
- expressum facit cassare tacitum yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.
- Interpretasi teleologis atau sosiologis
Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru.
Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.
- Interpretasi sistematis atau logis
Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.
Interpretasi ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri.
- Interpretasi historis
Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.
Sebagai informasi tambahan, Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.
- Interpretasi komparatif atau perbandingan
Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang.
Lebih lanjut, Safaat (2015: 75) menerangkan bahwa interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau rechtsbeginselen dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya rechtsregel, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.
- Interpretasi futuristis
Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Safaat (2015: 75) menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristis ini lebih bersifat ius constituendum (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada ius constitutum (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini.
Kesulitan mengikuti perubahan berbagai peraturan? Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. Akses penuh Pusat Data Hukumonline dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
















