Banyak alasan bangsa ini untuk mengatakan Jakarta sudah tidak patut menjadi ibu kota negara. Bagi yang sudah tinggal di Jakarta puluhan tahun, tentu bisa merasakan dan membuktikan bahwa “perubahan iklim” sangat terasa terjadi di Jakarta. Tanah di Jakarta sebagian tertutup beton, menghalangi serapan air yang masuk ke bumi. Ekstraksi air tanah tidak terkendali. Air laut sudah merembes ke daratan sampai ke dekat Istana Negara. Diramalkan sepertiga dari Jakarta suatu waktu nanti sekitar tahun 2050 akan tenggelam, atau berada di bawah permukaan laut, sehingga waktu laut pasang, apalagi pada waktu musim hujan ditambah bonus banjir kiriman dari dataran tinggi sekitar Jakarta, maka lengkaplah penderitaan warga Jakarta.
Katanya, itu pasti terjadi bila intervensi teknologi tidak dilakukan. Membangun Giant Seawall di utara Jakarta, membuat kanal-kanal untuk memecah aliran sungai-sungai, dan menggali tanah untuk membuat danau-danau penampungan di perbatasan selatan dan timur Jakarta, mungkin bisa mengurangi kecepatan tenggelamnya Jakarta. Suatu keniscayaan kalau pembangunan fisik Jakarta dan pertumbuhan penduduknya dibiarkan dengan tingkat seperti sekarang ini.
Jakarta dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, politik, bisnis, administratif dan lain-lain menjadikan banyak orang tumplek blek di Jakarta. Kesempatan untuk maju pesat dan menjadi pusat perhatian nasional, bahkan dunia, ada di Jakarta. Kemacetan lalu lintas yang parah karenanya menjadi konsekuensi logis. Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Busway serta Electronis Road Pricing (ERP) mungkin membantu mengurai, tetapi disiplin lalu lintas dan budaya menghargai sesama bukan merupakan “DNA” dari banyak orang yang bertumpuk di Jakarta. Perlu revolusi mental dan budaya untuk menertibkan lalu lintas dan tingkah orang sembrono dalam banyak hal di Jakarta. Ke depan, mungkin 10-20 tahun lagi. Jakarta akan semakin sumpek, sangat tidak ramah untuk kehidupan dan pertumbuhan keluarga, dan biaya hidup semakin tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, terutama untuk orang-orang muda.
Ide memindahkan ibu kota ke tempat lain yang tidak punya masalah seperti Jakarta dalam rentang waktu yang panjang bukan suatu ide baru. Soekarno sudah memikirkannya sejak tahun 60’an, dengan membayangkan bahwa Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai pilihan utama. Pernah tercetus untuk menjadikan Purwakarta, Jawa Barat di tepi Danau Jatiluhur sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, berdekatan dengan Jakarta yang tetap menjadi pusat bisnis, perdagangan dan kebudayaan. Ide yang kurang lebih sama dimunculkan zaman Suharto, dengan menampilkan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pilihannya. Semasa pemerintahan SBY, kembali ide pindah ibu kota mengemuka.
Seperti halnya dengan ide membangun kereta api MRT di Jakarta, dengan seonggok ide dari banyak gubernur Jakarta sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka ide membangun ibu kota baru tidak pernah dilaksanakan. Ide pindah ibu kota diputuskan oleh Presiden Jokowi, seperti halnya proyek penting MRT di Jakarta. Ada ketegasan pengambilan keputusan, keberanian mengambil risiko, dan kendali untuk melaksanakannya sampai tahap mikro pada Presiden Jokowi. Suatu sikap yang tidak dimiliki oleh banyak presiden kita sebelumnya. Terlepas dari apakah keputusan ini merupakan keputusan yang dibutuhkan oleh bangsa ini pada saat ini.
Keputusan Presiden Jokowi untuk membangun dan pindah ke ibu kota baru yang terletak di dua kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, antara lain didukung oleh argumen sebagai berikut:
(i) Jakarta sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan dengan seabrek permasalahan yang digambarkan di atas, apalagi kalau intervensi teknologi dan revolusi mental orang Jakarta tidak berhasil dilakukan;
(ii) letak ibu kota baru di Kalimantan Timur memungkinkan pemerataan dan percepatan pembangunan ekonomi untuk daerah-daerah timur Indonesia yang selama ini selalu tertinggal;
(iii) mitos bahwa Jawa adalah pusat dari semua keputusan dan kegiatan terpenting hendak dihapus, dengan memposisikan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang secara geografis berada di pertengahan Nusantara;
(iv) Kalimantan jauh lebih aman dari semua jenis bencana alam yang selalu menancam Jakarta, yaitu banjir, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung; dan
(v) Jakarta yang dibangun dari sisa-sisa peradaban Eropa (Belanda), campur aduk dengan semua budaya yang lebur ke dalam melting pot ini, baik Cina, Arab, Betawi, Sunda dan semua etnis yang ada di Indonesia, sehingga menumbuhkan persepsi “kurang Indonesia”, sehingga ibu kota baru perlu didesain sebagai tempat yang betul-betul mencerminkan ke-Indonesiaan kita.
Kira-kira begitu dasar argumen dari pengambil keputusan dan pemrakarsa serta perencana ibu kota baru. Mereka yang tidak menyukai keputusan ini mengambil sisi lain, yang bisa saja cukup ekstrim:
(i) belum ada kebutuhan mendesak untuk kepindahan ibu kota dari Jakarta yang dianggap masih bisa berfungsi baik beberapa puluh tahun ke depan;
(ii) biaya membangun ibukota baru akan sangat membebani anggaran belanja kita, sementara pada saat ini anggaran lebih dibutuhkan untuk bangkit lebih cepat setelah dihantam pandemi dan resesi panjang;
(iii) dalam praktik politik kita, tidak pernah ada yang mempermasalahkan Jakarta sebagai “pusat”, karena kesejahteraan daerah dan orang daerah lebih tergantung dari pengelolaan fiskal, konsistensi kebijakan dan pelaksanaan lapangan atas otonomi daerah, dan distribusi pendapatan pusat-daerah yang adil, bukan pada letak geografis ibu kota;
(iv) kepindahan ke ibu kota baru justru menyulitkan koordinasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, bisnis, sosial dan politik karena kemapanan yang dibentuk oleh Jakarta dan kota-kota besar lain;
(v) kepindahan ke ibu kota baru merupakan ambisi pribadi Presiden Jokowi yang menginginkan legacy, dengan risiko yang harus ditanggung oleh bangsa ini mengingat banyak negara lain yang gagal dalam membangun ibu kota baru menjadi ibu kota yang efektif;
(vi) pembangunan ibu kota baru di lokasi yang kaya dengan hutan alam dan kekayaan hayati menjadi suatu kota baru dan dengan industri baru, kegiatan ekonomi baru, dan kepindahan jutaan orang-orang baru, dianggap berpotensi merusak lingkungan alam dan kehidupan sosial daerah dan masyarakat setempat;
(vii) alasan-alasan lainnya yang pada dasarnya hanya ingin mengatakan tidak.
Dalam konsep awal yang saya pahami, ibu kota baru (IKN) dibangun dengan desain membangun suatu kehidupan pusat pemerintahan yang efektif dan dinamis, dibangun dengan konsep hijau, dengan merawat lingkungan (konsep hutan kota dan hutan di lingkar luarnya) dengan lestari. Ibu kota baru juga merupakan kota berbasis teknologi tinggi dengan lingkungan yang asri, ditunjang oleh industri lokal dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan daya serap lingkungan setempat, dan tentunya suatu ibukota yang indah yang dikelilingi danau, sungai dan kanal buatan. Dengan teknologi tinggi, maka komunikasi dengan daerah lain menjadi mudah. Dengan konsep e-government, maka orang tidak perlu datang ke IKN untuk keperluan perizinan usaha, atau menyampaikan aspirasi politiknya.
Pandemi selama tiga tahun terakhir mengajarkan kita bahwa administrasi negara dan pemerintahan serta birokrasi, penegakan hukum, pendidikan, bahkan layanan kesehatan, dan hubungan bisnis bisa dilakukan dengan cara daring. Cara ini juga mencegah korupsi dan suap. Konsep awal pembangunan IKN, dengan memberikannya dasar hukum yang kuat, struktur pemerintahan yang khusus, dan penataan kota yang hijau, dan kehidupan baru yang ingin dibangun di sana, didesain dengan memetik pelajaran dari kegagalan banyak negara yang memindahkan ibu kotanya. Kalau konsep awal itu diterjemahkan dan dilaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin kita akan melihat Indonesia baru, karena bagaimanapun ibu kota adalah barometer dari keberhasilan suatu bangsa.
Pertanyaan dan keraguan timbul setelah melihat desain-desain Istana Negara yang mirip markas organisasi di film Marvel, kegaduhan mengenai pembiayaan dan sponsor yang maju mundur, dan dipaksakannya IKN mulai bisa digunakan sebelum Presiden Jokowi habis masa jabatannya. Membangun ibu kota negara dan kehidupan di dalamnya membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. Keputusan sudah dibuat, undang-undang sudah diundangkan, sudah banyak tenaga, pikiran, sumber daya, dan biaya dikeluarkan. Pemerintahan setelah Presiden Jokowi harus melihat ini sebagai suatu awal yang tidak disia-siakan.
Mereka yang ditugasi untuk mendesain dan membangun IKN oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan yang baru terpilih tahun 2024 perlu bersinergi untuk memastikan bahwa:
(a) konsep awal membangun kehidupan baru yang hijau, menumbuhkan lingkungan sosial yang mencerminkan ke-Indonesiaan kita, mandiri secara pemerintahan, ekonomi dan politik, dan berkelanjutan, harus diterjemahkan dengan baik, dan akan dijadikan model bagi setiap pembangunan atau pengembangan kota baru di manapun di Indonesia dengan konsisten;
(b) perencanaan waktu dan eksekusi pembangunan IKN disesuaikan dengan anggaran yang tersedia baik dari anggaran negara maupun investasi swasta;
(c) kehidupan demokratis bangsa ini dan partisipasi publik dalam kebijakan pemerinah tetap bisa dijalankan dengan efektif di tempat yang baru atau dengan komunikasi berbasis digital;
(d) transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN tidak boleh mendisrupsi fungsi-fungsi penting pemerintahan dan lembaga-lembaga negara;
(e) pembangunan IKN harus dijalankan dengan menerapkan kebijakan tata kelola yang baik termasuk kebijakan transparansi dan akuntabilitas keuangan, anti suap dan anti korupsi;
(f) pemanfaatan aset negara yang tidak digunakan karena kepindahan perlu diawasi dengan ketat
(g) penghargaan atas hak-hak rakyat setempat yang terdampak dengan pembangunan IKN harus konsisten dilaksanakan; dan
(h) IKN harus menjadi milik semua bagian dari bangsa ini, dengan membangun kultur Indonesia baru maupun semangat untuk tetap mempersatukan Indonesia.
Rasanya kenduri untuk bedol desa dari Jakarta ke IKN masih jauh. Sebelum kenduri, kerja keras menanti agar cita-cita baik dari kepindahaan ini cukup berharga untuk kita pertahankan demi kepentingan terbaik Republik ini.
Arief Surowidjojo - Babakan Madang, 9 April 2023
















