Era digitalisasi dan internet yang berkembang saat ini memperluas keterbukaan informasi publik. Hampir seluruh pemerintah daerah (Pemda) punya laman resmi yang memuat berbagai informasi untuk diakses publik. Sayangnya, informasi yang disajikan dalam laman resmi Pemda sangat minim. Begitu juga laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) masing-masing daerah belum memuat informasi lengkap.
Padahal kemudahan akses informasi, produk hukum, dan dokumen anggaran pemda dibutuhkan banyak pihak. Seperti pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dan masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan. Temuan itu didapatkan dari hasil uji akses yang dilakukan Puskaha Indonesia terhadap website pemda dan JDIH yang dikelola 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 92 kota. Uji akses itu menyasar data produk hukum dan anggaran yang diterbitkan pemda.
Direktur Puskaha Indonesia, Yenti Nurhidayat, mengatakan dalam melakukan uji akses itu ada 4 indikator yakni kemudahan akses, pembaruan data, kecukupan data/jumlah data yang diunggah, dan inklusif. Uji akses yang dilakukan Februari-April 2025 itu menghasilkan temuan 38 provinsi sudah terhubung dengan JDIH, tapi website beberapa daerah tidak bisa diakses karena mengalami gangguan. Sebagian besar JDIH provinsi tidak dilakukan pembaruan data secara baik.
“Ada 8 provinsi dengan aksesibilitas data JDIH yang baik meliputi Aceh, Jawa Barat, Bali, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat,” kata Yenti dalam seminar bertema Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Melalui penerapan SIPD dan JDIH Daerah serta Revitalisasi Peran PPID untuk Mendukung pembangunan Daerah, Rabu (21/5/2025) kemarin.
Baca juga:
Keterbukaan data anggaran sebagian besar provinsi sangat minim, hanya beberapa yang mempublikasikan secara baik. Sekalipun dipublikasi, terbatas para ringkasan APBD dan/atau DPA. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap informasi data anggaran masih lemah.
Ada 9 provinsi dengan aksesibilitas data anggaran terbaik yakni Aceh, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, NTT, Kepulauan Bangka belitung, Banten, Kalimantan Barat, dan Jambi. Kemudian 416 kabupaten telah terhubung dengan JDIH dan beberapa daerah mengalami gangguan ketika diakses. Mayoritas JDIH daerah tidak diperbarui datanya dan belum ramah disabilitas.
Ada 10 kabupaten dengan aksesibilitas data JDIH terbaik yakni Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Semarang, Malang, Ogan Hilir, Mimika, Balangan, Tegal, dan Sukamara. Serta 10 website pemerintah kabupaten yang memuat informasi anggaran daerah yaitu Bangli, Pangkajene dan kepulauan, Magelang, Kudus, Indramayu, Bima, Bintan, Rokan Hilir, Sumedang, dan Cianjur.
