Permintaan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) agar Mahkamah Konstiusti (MK) 'melarang' iklan rokok di televisi tidak diluluskan. Sembilan majelis hakim konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). ”Menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Mahfud MD, di ruang sidang MK, Kamis (10/9).
Pasal itu secara lengkap berbunyi 'Siaran iklan niaga dilarang: melakukan promosi yang memperagakan wujud rokok'. Komnas Anak beserta dua anak Indonesia bernama Alfi dan Sekar meminta agar MK membatalkan frase 'yang memperagakan wujud rokok'. Bila permohonan ini dikabulkan, maka tak akan ada lagi iklan rokok di media penyiaran seperti televisi dan radio.
Sayangnya, Mahkamah tak sependapat dengan pemohon. Menurut Mahkamah, rokok masih dipandang sebagai komoditi yang legal. ”Sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal,” demikian salah satu bunyi konklusi putusan tersebut.
Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan sektor industri rokok memiliki hak yang sama dengan industri-industri lain yang dinilai legal. Yakni, dalam hal mengenalkan dan memasarkan produknya. ”Industri rokok juga berhak menggunakan sarana komunikasi yang tersedia dan membangun jaringan dengan industri lain termasuk industri periklanan serta perfilman,” sebut Akil saat membacakan pertimbangan Mahkamah.
Pendapat Mahkamah ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah pada sidang sebelumnya. Kala itu, Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Depkominfo Freddy H Tulung menyatakan pembentuk UU hanya bisa membatasi penyiaran iklan rokok di radio dan televisi pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00. Bila iklan rokok dilarang sama sekali berarti tindakan tersebut dapat mendiskriminasi industri rokok dengan industri-industri lain yang sama-sama legal.
Koordinator Tim Litigasi Komnas Anak, Muhammad Joni menolak pertimbangan hukum Mahkamah itu. Ia membandingkan rokok dengan minuman keras. Ia menegaskan minuman keras juga merupakan barang yang legal. Namun, dalam UU Penyiaran tersebut, minuman keras dilarang untuk diiklankan di televisi dan radio.
Ternyata, bukan Joni saja yang tak setuju dengan putusan MK tersebut. Empat hakim konstitusi juga mengeluarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Mereka adalah Maruarar Siahaan, Harjono, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki. M Alim bahkan mengkritik perlakuan berbeda antara minuman keras dan rokok yang sama-sama merupakan zat adiktif. Bila iklan minuman keras karena bersifat adiktif, berarti rokok juga harus dilarang.
Sedangkan Maruarar menilai larangan iklan rokok di media penyiaran sangat dibutuhkan untuk menekan perokok usia muda. ”Generasi penerus merupakan pribadi yang mendapat perlindungan yang khusus,” ujarnya.
Sodiki pun berpikiran sama. Menurutnya, bobot hukum merosot bila tak peduli dengan ancaman kematian melalui zat yang terkandung dalam rokok bagi generasi muda. ”Lalu, kebangaan apakah yang hendak diraih dengan merenggut masa depan anak-anak bangsa ini, jika hukum ternyata tidak mampu memadamkan puntung rokok?” sindirnya. Dalam konteks ini, Ia bahkan secara tegas menyatakan hukum telah melupakan tugasnya untuk memanusiakan dan memuliakan manusia.
Harjono juga memaparkan sikapnya tentang rokok. Ia mengakui merokok adalah sebuah pilihan individu dan negara tidak dapat melarang seseorang untuk tidak merokok. ”Namun, negara dapat membatasinya,” tutur Harjono. Salah satunya adalah dengan melarang iklan rokok di media penyiaran.
Perbedaan sikap para hakim konstitusi dalam putusan ini memang sangat tipis. Lima hakim konstitusi melawan empat hakim konstitusi. Uniknya, dari kelompok mayoritas, dua hakim konstitusi pernah mengaku sebagai perokok berat. Yakni, Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar. Tapi tak semua hakim perokok yang berada di kelompok mayoritas. Tiga hakim konstitusi lain bukan perokok
