Keempat, peningkatan kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri, Anwar mengatakan MK akan kembali meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, elemen masyarakat, dan elemen bangsa lain. “Jejaring internasional perlu terus dibangun dan diperluas, utamanya jejaring yang berorientasi pada peningkatan kualitas putusan,” lanjutnya.
Kelima, penyempurnaan dokumen SDM berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja, Anwar melanjutkan guna memberi dukungan lebih optimal, sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus dilakukan. “Untuk itu, untuk menjalankan kelima kegiatan prioritas MK ini, diperlukan dukungan dan doa dari semua pihak agar tampilan dan kinerja MK lebih baik lagi,” harapnya.
Sebelumnya dirilis mengenai penanganan perkara tahun 2018. Dari sebanyak 151 perkara pengujian undang-undang (PUU) telah diputus sebanyak 114 perkara. Dari 114 perkara yang telah diputus terdiri dari 15 perkara dikabulkan; 42 perkara ditolak; 47 perkara tidak dapat diterima; 1 perkara gugur; 7 perkara ditarik kembali; dan 2 perkara MK tidak berwenang memeriksa. Lalu, sebanyak 32 perkara diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan.
“Masih tersisa, 37 perkara PUU yang masuk proses pemeriksaan dan dilanjutkan pada tahun 2019,” kata Anwar.
Repro: Buku Tahunan MK 2018
Dia menambahkan MK mencatat penanganan perkara pada 2018, rata-rata setiap perkara diselesaikan selama 69 hari kerja atau 3,5 bulan per perkara. Jangka waktu ini tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2017, dari 131 perkara pengujian UU rata-rata setiap perkara diselesaikan dalam jangka waktu 101 hari kerja atau 5,2 bulan per perkara. (Baca Juga: 9 Putusan MK Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2018)
Selain itu, dalam perkara sengketa pilkada pada 2018 sebanyak 171 permohonan sengketa pilkada. Dari 171 perkara yang masuk, sebanyak 72 perkara ditangani MK. Rinciannya, sebanyak 67 perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan 7 perkara perselisihan hasil permilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Putusannya sebanyak 2 perkara dikabulkan; 6 perkara ditolak; 61 perkara tidak dapat diterima; 2 perkara dinyatakan gugur; dan 1 perkara ditarik kembali.
