Dalam rangka melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, dalam dua tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan mengawal daulat rakyat melalui putusan pengujian UU maupun perkara perselisihan hasil pilkada pada Pilkada 2017 dan 2018. Pun menginjak 2019, MK tetap mengedepankan perannya mewujudkan electoral justice dalam sengketa Pemilu 2019 sebagai esensi suara rakyat yang perlu dijaga dan dikawal kemurniannya seraya menegakan dan melindungi hak konstitusional warga negara.
Ketua MK Anwar Usman menerangkan MK telah menetapkan sejumlah perencanaan strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019. Kegiatan tersebut dibagi dalam lima ke kegiatan prioritas yang terdiri dari aspek peradilan (yudisial) dan nonperadilan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 539.645.401.000.
“Persiapan penanganan perkara sengketa pemilu, peningkatan kualitas putusan, pendidikan hak konstitusional, peningkatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, penyempurnaan dokumen SDM berdasarkan struktur organisasi,” sebut Anwar dalam acara Refleksi Tahunan 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 MK di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin (28/1/2019). Baca Juga: Pengujian UU ‘Berbau’ Politik Mendominasi di MK
Pertama, dalam melaksanakan kewenangan konstitusional MK, Anwar menerangkan MK siap melaksanakan kewenangan konstitusional mengadili perselisihan hasil pemilu. Perencanaan dan persiapan telah dilakukan, diantaranya dukungan anggaran melalui prediksi perkara yang akan ditangani MK.
Sesuai Peraturan MK No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, paling lama 24 Juni 2019 seluruh perkara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD sudah tuntas diselesaikan. “Dan untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus diselesaikan paling lama pada 8 Agustus 2019,” kata dia.
Kedua, peningkatan kualitas putusan MK, ia menjelaskan upaya meningkatkan kualitas putusan terus menerus diupayakan MK. Hal ni sangat diperlukan dukungan SDM yang mampu memberi dukungan subtansial yang lengkap, akurat, berkualitas kepada hakim konstitusi. “Peningkanan kapasitas SDM guna peningkatan kualitas putusan yang menjadi perhatian dan prioritas tahun 2019,” kata Anwar Usman.
Ketiga, kegiatan pendidikan dan pemahaman hak Konstitusional, Anwar melanjutkan hal ini terus menerus dilakukan dan bagian tidak bisa dipisahkan dari MK. “Prinsipnya, semakin publik memahami konstitusi dan MK, semakin paham warga negara atas hak konstitusionalnya dan mengerti bagaimana memperjuangkan hak-haknya,” kata Anwar.
Keempat, peningkatan kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri, Anwar mengatakan MK akan kembali meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, elemen masyarakat, dan elemen bangsa lain. “Jejaring internasional perlu terus dibangun dan diperluas, utamanya jejaring yang berorientasi pada peningkatan kualitas putusan,” lanjutnya.
Kelima, penyempurnaan dokumen SDM berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja, Anwar melanjutkan guna memberi dukungan lebih optimal, sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus dilakukan. “Untuk itu, untuk menjalankan kelima kegiatan prioritas MK ini, diperlukan dukungan dan doa dari semua pihak agar tampilan dan kinerja MK lebih baik lagi,” harapnya.
Sebelumnya dirilis mengenai penanganan perkara tahun 2018. Dari sebanyak 151 perkara pengujian undang-undang (PUU) telah diputus sebanyak 114 perkara. Dari 114 perkara yang telah diputus terdiri dari 15 perkara dikabulkan; 42 perkara ditolak; 47 perkara tidak dapat diterima; 1 perkara gugur; 7 perkara ditarik kembali; dan 2 perkara MK tidak berwenang memeriksa. Lalu, sebanyak 32 perkara diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan.
“Masih tersisa, 37 perkara PUU yang masuk proses pemeriksaan dan dilanjutkan pada tahun 2019,” kata Anwar.
Repro: Buku Tahunan MK 2018
Dia menambahkan MK mencatat penanganan perkara pada 2018, rata-rata setiap perkara diselesaikan selama 69 hari kerja atau 3,5 bulan per perkara. Jangka waktu ini tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2017, dari 131 perkara pengujian UU rata-rata setiap perkara diselesaikan dalam jangka waktu 101 hari kerja atau 5,2 bulan per perkara. (Baca Juga: 9 Putusan MK Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2018)
Selain itu, dalam perkara sengketa pilkada pada 2018 sebanyak 171 permohonan sengketa pilkada. Dari 171 perkara yang masuk, sebanyak 72 perkara ditangani MK. Rinciannya, sebanyak 67 perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan 7 perkara perselisihan hasil permilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Putusannya sebanyak 2 perkara dikabulkan; 6 perkara ditolak; 61 perkara tidak dapat diterima; 2 perkara dinyatakan gugur; dan 1 perkara ditarik kembali.
