MK Perketat Sistem Pengamanan Sidang
Berita

MK Perketat Sistem Pengamanan Sidang

Untuk melindungi martabat dan wibawa MK.

Hukumonline News
Hukumonline News
ASH
Bacaan 2 Menit
MK Perketat Sistem Pengamanan Sidang
Hukumonline

Mulai Senin (18/11), MK mulai memperketat sistem pengamanan sidang dengan menerapkan sistem keamanan baru yang disebut shift system. Sistem ini sedikit membatasi dan mempersulit pihak-pihak yang berkepentingan untuk masuk Gedung MK. Sistem ini salah satunya dimaksud untuk menghindari terjadi kericuhan dalam persidangan seperti yang terjadi pada Kamis (14/11) pekan kemarin.

Sistem shift ini mewajibkan pengunjung sidang atau pihak yang berkepentingan meninggalkan kartu identitas dan mengisi daftar absen pengunjung untuk pendataan.

Tak hanya pengunjung, prosedur sistem ini juga berlaku bagi awak media yang hendak meliput persidangan. Nantinya, identitas kartu pers wartawan juga diminta dan ditukarkan dengan kartu akses khusus pers.

Saat memasuki area gedung MK di Lantai 1 juga berjaga empat orang petugas keamanan dalam (Kamdal) dan dua aparat kepolisian. Saat memasuki pintu lantai 1, semua barang bawaan pengunjung diperiksa terlebih dahulu oleh pemindai barang atau X-Ray.

Lolos dari pemeriksaan, pengunjung langsung diarahkan munuju meja resepsionis. Dari sini telah menunggu petugas resepsionis MK yang setiap pengunjung diminta mengisi buku tamu. Selanjutnya, memberikan kartu tanda tamu MK dengan tali warna merah setelah pengunjung menyerahkan identitas diri.

“Mohon maaf pembatasan-pembatasan ini terpaksa kami lakukan demi menjaga dan menegakkan wibawa MK lantaran kejadian kerusuhan kemarin,” kata Ketua MK, Hamdan Zoelva saat sambutan dalam acara pertemuan advokat dan hakim konstitusi di gedung MK, Senin (18/11).

Hamdan menegaskan sistem pengamanan ini sebenarnya sudah direncanakan untuk diterapkan pekan ini. Namun, kerusuhan dalam ruang sidang sudah lebih dulu terjadi. “Makanya, kerusuhan di ruang sidang pleno merupakan ‘kecelakaan’  bagi MK,” kata Hamdan.

Dia mengatakan MK juga akan membatasi para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi agar tidak terjadi hiruk pikuk dalam persidangan dan suasana sidang berjalan dengan lancar dan hikmat. Pembatasan saksi ini bukan dari segi jumlah, tetapi dibatasi dari segi kualitas keterangannya.

Sekretaris Jendral (Sekjen) MK, Janedri M. Gaffar mengatakan sistem pengamanan baru yang melibatkan aparat kepolisian terbagi dalam tiga ring. “Ring pertama ada di dalam ruang sidang, ring kedua ada di luar ruang sidang, dan ring ketiga ada di halaman gedung MK,” kata Janedri.

Janedjri mengatakan jumlah personil kepolisian di halaman luar gedung MK akan ditempati sekitar 200 personel anggota polisi yang sewaktu-waktu bisa ditambah jika terjadi kekacauan. “Di dalam, seperti yang disaksikan nanti dijaga oleh 10 aparat kepolisian di lobi depan dan 10 aparat kepolisian di lobi belakang. Di luar sidang tidak ada lagi, itu steril,” ujarnya.

Janedri menjelaskan, nantinya keterangan saksi dalam persidangan juga akan dibatasi. Misalnya, kapasitas saksi yang akan diperiksa ada sekitar 100 saksi. Sementara kapasitas tempat duduk di ruang sidang utama hanya 50 kursi, sehingga sisanya akan ditempatkan dulu di aula gedung MK untuk menunggu giliran sesi pemeriksaan selanjutnya.

“Kita tertibkan dan kita perketat. Pengunjung sidang kalau tidak diperlukan tidak diperkenankan masuk ruang sidang,” tegasnya. “Di luar sidang pleno yang selama ini kita disediakan LCD dan tempat duduk untuk para pengunjung itu kita tiadakan”.

Menurutnya, prosedur yang ditetapkan MK ini dimaksudkan untuk menciptakan proses persidangan yang khidmat dan bermartabat dan melindungi martabat dan wibawa MK. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang berperkara mengetahui tata tertib persidangan di MK. “Misalnya duduk tidak sopan atau main hand phone. Jadi, kita benar-benar mau menjaga proses persidangan ini secara khidmat dan bermartabat,” tegasnya

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info