Dalam pokok permohonan itu dikatakan UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945. Namun, pertentangannya itu seperti apa? Misalnya, penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan pengertian membuat tidak termasuk untuk dirinya sendiri. “Pengertian untuk dirinya sendiri bertentangan dengan UUD 1945, dimana?” Fadhil mempersilahkan jika saran ini dijadikan bahan memperbaiki permohonan.
Sedangkan hakim konstitusi Maria Farida Indrati menambahkan bagaimana lembaga ini turut berperan serta dan merasa risau dengan adanya kasus beredar video porno itu. Namun, seharusnya permohonan ini dijelaskan sedemikian rupa agar Anda mempunyai legal standing yang tepat.
Atas saran-saran itu, Farhat berjanji akan memperbaiki permohonannnya dalam maksimal dalam waktu 14 hari.
