Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 458 ayat (13) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyebut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat. Dalam putusannya, Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai putusan DKPP bisa dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN’,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan bernomor 32/PUU-XIX/2021, Selasa (29/3/2022) seperti dikutip laman MK. Permohonan ini diajukan Anggota KPU 2017-2022 Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik.
Mahkamah menegaskan pendiriannya DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Terkait hal tersebut, maka putusan DKPP dapat menjadi objek PTUN. Norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.
Baca:
- Putusan DKPP ‘Copot’ Jabatan Ketua KPU Diwarnai Dissenting dan Abstain
- Respons Putusan Pemberhentian DKPP, Evi Novida Siapkan Siapkan Gugatan
Dalam amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan frasa “bersifat final dan mengikat” harus dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, yang seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan, “adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN”.
“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalam putusan perkara a quo, di samping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah juga menegaskan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di antaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih superior,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan.
Suhartoyo menjelaskan melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan bahwa frasa ’’bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.