Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Jadi, jauh dari pandangan yang selama ini tergambar dalam benak masyarakat soal pengawasan.
“Kewenangannya tentu merujuk pada Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang (UU). Ada tindakan preventif yang kami tekankan. Paradigmanya bukan mengawasi tetapi menjaga,” kata Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (03/1).
Janedjri menyadari konsep MKHK yang dirumuskan bersama-sama KY dan MK belum sepenuhnya utuh. Kedua lembaga memiliki konsep masing-masing, dan masih dalam proses penyempurnaan.Meski begitu, secara garis besar MK dan KY telah menyepakati kalau fungsi dan kewenangan utama MKHK adalah untuk menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi, bukan mengawasi. “Kami sepakat prinsip dasarnya MKHK memiliki tugas mulia menjaga kehormatan dan kode etik,” lanjutnya.
Ke depan, MKHK bisa bertindak tanpa menunggu seorang hakim konstitusi berbuat kesalahan. Jika MKHK baru bertindak setelah ada dugaan pelanggaran etik atau kesalahan hakim konstitusi, bagi Janedjri, itu bukanlah konsep menjaga dan bukan tindakan preventif.
Menurut dia, konsep menjaga martabat lebih menekankan tindakan preventif daripada represif. Misalnya, MKHK bisa memberikan pendapat jika diperlukan hakim konstitusi untuk mengambil sebuah tindakan agar tetap sesuai dengan kode etik.Namun, memberikan pendapat ini bukan diartikan menyetir setiap tindak-tanduk hakim konsitusi. “Jika hakim konstitusi akan menghadiri pernikahan anak calon gubernur yang sedang berperkara di MK, tentunya akan menimbulkan keraguan. Ketika ada keraguan itu, hakim konstitusi bisa bertanya keada MKHK,” ujar Janedjri mencontohkan.
Tindakan seperti itu merupakan salah satu cara menjaga kehormatan hakim konsitusi. Pasalnya, hakim konstitusi juga harus menjaga jarak agar tidak mempengaruhi putusan.
Ketika disinggung mengenai nasib Dewan Etik, Janed enggan untuk berkomentar lebih jauh. Ia berdalih MK dan KY masih terus melakukan pertemuan untuk menemukan formula yang tepat. Janed mengatakan setidaknya pertengahan Januari 2014 konsep MK-KY akan MKHK akan selesai dan akan dikeluarkan. “Setelah tanggal 17 Januari itu akan ditentukan rekrutmen MKHK secara bersama-sama. Komposisinya sudah ditentukan oleh UU MK Perubahan Kedua,” tukasnya.
Terus dibahas
Terpisah, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan draft peraturan bersama tentang MKHK dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi masih terus dibahas antara KY dan MK. “Kemarin, draft dari tim KY sudah diserahkan ke tim MK untuk disesuaikan dengan jiwa UU MK Perubahan Kedua, tetapi belum final. Termasuk mekanisme pengawasan belum masuk dalam draft,” kata Imam saat dihubungi.
Dia mengharapkan pembahasan finalisasi draft itu pertengahan Januari 2013 dan segera akan disosialisasikan bersama antara KY dan MK. ”Kita berharap pertengahan Januari sudah matang dan konsep mekanisme dari kedua lembaga bisa disatukan,” katanya.
Imam mengakui memang MK memandang fungsi KY adalah mengawasi hakim. Konsep ini yang menjadi keberatan MK dalam pembahasan draft. Padahal, dalam UU MK Perubahan Kedua fungsi KY bukan pengawas langsung. Sama halnya, kewenangan KY dalam UUD 1945 menyebutkan menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim.
“Sama hal dalam UU MK Perubahan Kedua tidak ada yang menyebutkan kewenangan pengawasan, tetapi pengertian menjaga kehormatan juga bermakna pengawasan secara umum,” kata Imam.
Saat disinggung soal Dewan Etik Hakim Konstitusi, Imam menegaskan peraturan bersama soal MKHK tak mengatur kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi karena itu diluar kerangka UU MK Perubahan Kedua. Karena itu, dia pernah mengusulkan kepada MK agar anggota Dewan Etik yang sudah dipilih bisa melebur menjadi anggota MKHK.
”Tinggal menambahkan 2 anggota MKHK, respon MK sepertinya tersirat bisa terima, tetapi belum diputuskan. Kemungkinan pertengahan Januari itu soal Dewan Etik juga akan diputuskan,” kata Imam.
“Kewenangannya tentu merujuk pada Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang (UU). Ada tindakan preventif yang kami tekankan. Paradigmanya bukan mengawasi tetapi menjaga,” kata Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (03/1).
Janedjri menyadari konsep MKHK yang dirumuskan bersama-sama KY dan MK belum sepenuhnya utuh. Kedua lembaga memiliki konsep masing-masing, dan masih dalam proses penyempurnaan.Meski begitu, secara garis besar MK dan KY telah menyepakati kalau fungsi dan kewenangan utama MKHK adalah untuk menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi, bukan mengawasi. “Kami sepakat prinsip dasarnya MKHK memiliki tugas mulia menjaga kehormatan dan kode etik,” lanjutnya.
Ke depan, MKHK bisa bertindak tanpa menunggu seorang hakim konstitusi berbuat kesalahan. Jika MKHK baru bertindak setelah ada dugaan pelanggaran etik atau kesalahan hakim konstitusi, bagi Janedjri, itu bukanlah konsep menjaga dan bukan tindakan preventif.
Menurut dia, konsep menjaga martabat lebih menekankan tindakan preventif daripada represif. Misalnya, MKHK bisa memberikan pendapat jika diperlukan hakim konstitusi untuk mengambil sebuah tindakan agar tetap sesuai dengan kode etik.Namun, memberikan pendapat ini bukan diartikan menyetir setiap tindak-tanduk hakim konsitusi. “Jika hakim konstitusi akan menghadiri pernikahan anak calon gubernur yang sedang berperkara di MK, tentunya akan menimbulkan keraguan. Ketika ada keraguan itu, hakim konstitusi bisa bertanya keada MKHK,” ujar Janedjri mencontohkan.
Tindakan seperti itu merupakan salah satu cara menjaga kehormatan hakim konsitusi. Pasalnya, hakim konstitusi juga harus menjaga jarak agar tidak mempengaruhi putusan.
Ketika disinggung mengenai nasib Dewan Etik, Janed enggan untuk berkomentar lebih jauh. Ia berdalih MK dan KY masih terus melakukan pertemuan untuk menemukan formula yang tepat. Janed mengatakan setidaknya pertengahan Januari 2014 konsep MK-KY akan MKHK akan selesai dan akan dikeluarkan. “Setelah tanggal 17 Januari itu akan ditentukan rekrutmen MKHK secara bersama-sama. Komposisinya sudah ditentukan oleh UU MK Perubahan Kedua,” tukasnya.
Terus dibahas
Terpisah, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan draft peraturan bersama tentang MKHK dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi masih terus dibahas antara KY dan MK. “Kemarin, draft dari tim KY sudah diserahkan ke tim MK untuk disesuaikan dengan jiwa UU MK Perubahan Kedua, tetapi belum final. Termasuk mekanisme pengawasan belum masuk dalam draft,” kata Imam saat dihubungi.
Dia mengharapkan pembahasan finalisasi draft itu pertengahan Januari 2013 dan segera akan disosialisasikan bersama antara KY dan MK. ”Kita berharap pertengahan Januari sudah matang dan konsep mekanisme dari kedua lembaga bisa disatukan,” katanya.
Imam mengakui memang MK memandang fungsi KY adalah mengawasi hakim. Konsep ini yang menjadi keberatan MK dalam pembahasan draft. Padahal, dalam UU MK Perubahan Kedua fungsi KY bukan pengawas langsung. Sama halnya, kewenangan KY dalam UUD 1945 menyebutkan menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim.
“Sama hal dalam UU MK Perubahan Kedua tidak ada yang menyebutkan kewenangan pengawasan, tetapi pengertian menjaga kehormatan juga bermakna pengawasan secara umum,” kata Imam.
Saat disinggung soal Dewan Etik Hakim Konstitusi, Imam menegaskan peraturan bersama soal MKHK tak mengatur kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi karena itu diluar kerangka UU MK Perubahan Kedua. Karena itu, dia pernah mengusulkan kepada MK agar anggota Dewan Etik yang sudah dipilih bisa melebur menjadi anggota MKHK.
”Tinggal menambahkan 2 anggota MKHK, respon MK sepertinya tersirat bisa terima, tetapi belum diputuskan. Kemungkinan pertengahan Januari itu soal Dewan Etik juga akan diputuskan,” kata Imam.
