Melalui POJK 13/2026, kerangka hukum fundamental tersebut dirombak melalui beberapa pilar utama transformasi kelembagaan antara lain:
- Demutualisasi Badan Hukum Bursa: BEI resmi ditransformasikan dari entitas yang bersifat mutual menjadi badan hukum yang terbuka (demutualized exchange). Model ini memisahkan secara tegas status keanggotaan bursa dari kepemilikan saham korporasi bursa.
- Perluasan Basis Kepemilikan: Saham BEI kini terbuka untuk dimiliki secara lebih luas oleh orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia, mencakup pihak non-Anggota Bursa yang memenuhi kualifikasi ketat. Hal ini membuka akses permodalan yang lebih inklusif dan transparan.
- Pembatasan Kepemilikan Tunggal: Guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dan dominasi pemodal tunggal yang dapat merusak independensi bursa, POJK 13/2026 secara tegas membatasi kepemilikan saham maksimal 5% per pemegang saham, kecuali dengan persetujuan khusus dari OJK. Dalam praktik hukum, ketentuan ini wajib dikawal secara ketat melalui pengujian substansial terhadap kepemilikan tidak langsung (indirect ownership), hubungan afiliasi (affiliated parties), serta indikasi pengendalian bersama (concert parties). Jangan sampai secara formal saham terlihat tersebar, namun kendali efektif tetap dipegang oleh pihak yang sama.
- Pemisahan Fungsi yang Tegas: POJK ini mengamanatkan pemisahan yang akuntabel antara fungsi kepemilikan korporasi, fungsi keanggotaan, serta fungsi pengaturan (regulatory function), pengawasan (supervisory function), dan komersial. Pemisahan ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga independensi mutlak dari lembaga yang bertindak sebagai Self-Regulatory Organization (SRO).
Tentu saja perubahan regulasi di atas kertas tidak akan otomatis menyelesaikan masalah di lapangan. Demutualisasi melalui POJK 13/2026 tidak boleh dipandang sebagai panacea yang serta-merta dapat menghentikan praktik manipulasi pasar atau langsung memperbaiki data free float dalam semalam. Demutualisasi adalah solusi kelembagaan, bukan solusi substantif yang berdiri sendiri. Perubahan struktur kepemilikan bursa tidak akan ada artinya jika tidak ditopang oleh tiga pilar penegak integritas: pertama, independensi pengawasan yang bebas dari intervensi politik maupun bisnis; kedua, transparansi struktur kepemilikan yang membuka tabir ultimate beneficial owner secara tanpa kompromi; dan ketiga, penegakan hukum yang konsisten, tegas, serta tidak tebang pilih. Demutualisasi membenahi wadah dan strukturnya, sementara penegakan hukum dan transparansi mengisi substansi keadilan di dalamnya. Kedua elemen ini harus berjalan secara simultan dan saling melengkapi.
Jeweran keras dari MSCI harus disikapi oleh negara, secara khusus OJK dan BEI sebagai momentum pembersihan total. Kita dihadapkan pada pilihan sejarah yang menentukan: apakah kita ingin selamanya berpuas diri sebagai pasar pinggiran yang rentan terhadap spekulasi, ataukah kita memiliki visi politik hukum sektor keuangan yang kuat untuk membangun pasar modal yang wajar, teratur, efisien, dan berdaya saing global?
Kita semua berharap OJK dan BEI mampu mengorkestrasi hajatan transformasi nasional ini dengan kepemimpinan yang berintegritas, visi yuridis yang tajam, serta eksekusi penegakan hukum yang bersih dari konflik kepentingan. Demutualisasi lewat POJK 13/2026 harus menjadi titik balik peradaban pasar modal kita, bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi pemegang saham bursa, melainkan mengubah secara fundamental bagaimana bursa dikelola, diawasi, dan didedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Kepercayaan investor global tidak dapat dibeli dengan retorika atau diplomasi administratif. Upaya trust building dapat direbut kembali melalui bukti nyata berupa integritas pasar yang pulih, kepastian hukum yang berkeadilan, dan perlindungan investor yang optimal dan tanpa kompromi.
*) Dr. Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H., M. Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
