Musyawarah Nasional (Munas) III Peradi yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (7/10) membahas sejumlah agenda, salah satunya penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan DPN Peradi periode 2015-2020 yang dijabat Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan selaku ketua umum dan Thomas Tampubolon sebagai sekjen. Alhasil sidang pleno Munas III itu menerima LPJ kepengurusan DPN Peradi periode 2015-2020 tanpa catatan.
Dalam LPJ tersebut menjelaskan visi dan misi Peradi. Visi yang diusung kepengurusan 2015-2020 yakni terwujudnya profesi advokat yang berkualitas dan bermartabat demi tegaknya hukum dan keadilan. Visi itu dijabarkan menjadi 7 misi.
Pertama, mengawal secara aktif berjalannya sistem hukum untuk tegaknya hukum dan keadilan, serta berperan dalam pembangunan hukum nasional. Misi ini dijabarkan melalui beberapa program kerja, salah satunya membuat bidang kerja yang khusus menangani komunikasi politik dan jaringan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga negara lain.
Kedua, melindungi advokat Indonesia dalam menjalankan tugas profesi. Misi ini dilaksanakan lewat beberapa program kerja, seperti meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan instansi lain untuk kepentingan perlindungan hukum profesi advokat. Ketiga, mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan terpercaya. Salah satunya diwujudkan dengan membuat peraturan organisasi tentang struktur, deskripsi kerja (job description), serta kewenangan DPN, DPD, DPC dan Keanggotaan.
Keempat, meningkatkan fungsi dan peran DPC dan koordinator wilayah dalam rangka penguatan organsiasi. Misi ini dijabarkan dalam 5 program kerja, salah satunya meningkatkan pendapatan DPC dari sumber pendanaan anggota dan kegiatan lainnya.
Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya advokat Indonesia melalui sistem pendidikan dan rekrutmen “zero KKN”. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas advokat Indonesia dalam menghadapi persaingan pemberian jasa hukum internasional. (Baca Juga: Munas III Peradi Tetap Dilaksanakan Secara Virtual, Ini Agendanya)
Keenam, meningkatkan peran Peradi dalam memberikan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu. Salah satu program kerja yang dilaksanakan yakni mendirikan pusat bantuan hukum (PBH) di setiap DPC. Sampai kepengurusan ini demisioner jumlah PBH mencapai 109 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara berkala diadakan rapat koordinasi nasional PBH Peradi.
Ketujuh, mengembalikan citra advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia). Program kerja yang dijalankan untuk misi ini diantaranya menguatkan peran Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah. Lalu, mengajukan nota kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Agung (MA) yang didukung Bappenas berkaitan dengan penolakan beracara bagi advokat yang terkena sanksi etik. Selama periode 2015-2020 tercatat ada 109 advokat dijatuhi sanksi etik berupa skorsing dan 28 pemberhentian tetap.
Ketua Tim Penyusun LPJ DPN Peradi 2015-2020, Rivai Kusumanegara, mengatakan dalam LPJ itu dapat dilihat kepengurusan telah menjalankan amanah yang dimandatkan Munas Peradi II di Pekanbaru. Visi dan misi yang sejak awal diusung kepengurusan terus dilaksanakan melalui berbagai macam program kerja. Setiap program kerja itu dapat digunakan untuk melihat bagaimana kepengurusan menjalankan visi dan misi organisasi.
“Bagaimana mengukur kesuksesan kepengurusan kalau bukan dari bagaimana terlaksananya visi dan misinya,” kata Wakil Sekjen Peradi periode 2015-2020 itu ketika dihubungi, Rabu (7/10/2020).
Rivai melanjutkan LPJ itu menyajikan laporan yang riil, bukan sekedar narasi, tapi disertai dengan bukti pelaksanaan program kerja. LPJ ini juga menyajikan berbagai macam data yang dapat digunakan oleh kepengurusan selanjutnya guna melanjutkan roda organisasi. LPJ juga menyajikan laporan keuangan secara terbuka.
Pada bagian akhir LPJ, Rivai menyebut ada 7 kesimpulan. Pertama, DPN Peradi telah melaksanakan seluruh visi dan misi yang dijanjikan dalam Munas II Pekanbaru dengan capaian 36 dari 39 program kerja yang direncanakan atau tercapai sekitar 92,3 persen. Data ini menunjukkan roda organisasi telah berjalan dan berrkembang sesuai tujuan yang ingin dicapai.
Kedua, hanya 3 program kerja yang belum terlaksana yakni penyusunan buku kewajiban Pro Bono bagi Advokat Indonesia dan penerbitan buku Panduan Etik dan Kumpulan Putusan Dewan Kehormatan. Belum terlaksananya program itu karena belum liniernya jadwal program kerja DPN Peradi dengan PBH ataupun Dewan Kehormatan Peradi.
Ketiga, jumlah peserta PKPA, UPA, pelantikan advokat, dan pendaftaran ulang advokat terus meningkat signifikan. Hal ini menggambarkan tingginya kepercayaan masyarakat dan anggota Peradi kepada DPN di bawah kepemimpinan Fauzie sekalipun Ketua MA menerbitkan surat edaran bernomor 73/KMA/HK.01/IX/2015.
Keempat, jumlah DPC Peradi, DKD, PBH, dan Komwasda terus meningkat secara signifikan sebagai bentuk penguatan organisasi dan profesi. Harapannya, hal ini terus ditingkatkan agar terwujud sinergi catur wangsa penegak hukum di setiap wilayah pengadilan dengan konsekuensi perlunya peningkatan peran Korwil sebagai kepanjangan tangan DPN di daerah.
Kelima, kerja sama Peradi dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif terus meningkat. Termasuk dalam upaya memperbarui MoU dengan Polri; eksekusi putusan etik dengan MA; pembaruan pendidikan advokat dengan Kemendikbud; mendorong RUU Hukum Acara Perdata; serta kerja sama sertifikasi keahlian dengan berbagai lembaga yang perlu ditindaklanjuti secara terencana dan strategis.
Keenam, DPN Peradi terus meningkatkan kualitas advokat melalui pendidikan berkelanjutan dan beragam pelatihan. Upaya ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri termasuk memberdayakan advokat asing dalam melakukan transfer of knowledge. Sekaligus memastikan kepatuhan advokat terhadap etika profesi.
Ketujuh, pengelolaan dana organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta linier dengan kinerja dan produktivitas organisasi yang berorientasi pada pelayanan anggota dan penguatan organisasi sampai ke daerah, termasuk kegiatan sosial.
