Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya kini harus merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah resmi menaikkan tarif permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden dari semula Rp1 juta menjadi Rp5 juta atau meningkat lima kali lipat.
Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Dalam lampiran PP tersebut tertulis, “Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia, per permohonan, Rp5 juta”.
PP 30/2026 tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 2 Juli 2026, serta akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Agustus 2026, atau 30 hari setelah diundangkan.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” tulis Pasal 10 PP 30/2026.
Baca juga:
- Heboh TNI di Ruang Sidang Tipikor, Legislator: Mengganggu Kenyamanan Pencari Keadilan
- Ingin Pindah Wilayah ke Jakarta, Notaris Harus Bayar PNBP Rp500 juta
PP 30/2026 merupakan regulasi yang menetapkan jenis layanan sekaligus besaran tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Pengaturan tersebut mencakup berbagai layanan administrasi hukum, mulai dari administrasi badan hukum, kewarganegaraan, kenotariatan, fidusia, hingga kekayaan intelektual.
Sehingga, perubahan terkait pelepasan status WNI hanya menyentuh besaran tarif PNBP. Persyaratan maupun tata cara kehilangan kewarganegaraan tetap mengacu pada PP No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
















