Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi kepada MK bagi yang tidak puas atas UU Cipta Kerja. “Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden dari Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).
Presiden menegaskan sistem ketatanegaraan di negeri ini memang menggariskan seperti itu. Jika masih ada yang merasa tidak puas dan menolak sebuah UU tersebut disarankan untuk melalui jalur uji materi ke MK. “Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ke MK,” kata Presiden.
Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyarankan agar Presiden Joko Widodo harus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen terkait UU Cipta Kerja. "Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan tertutup, sehingga wajar masyarakat dari berbagai elemen menolak keras pengesahan UU Omnibus Law itu," kata Bayu di Jember, Jawa Timur, seperti dikutip Antara.
Menurutnya, harus ada ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat karena ada 76 UU yang terdampak dan dibahas secara bersamaan menjadi satu UU Omnibus Law agar tidak menyebabkan kegaduhan. "Kalau memang ada disinformasi atau hoaks terkait dengan UU Cipta Kerja, maka naskah UU Cipta Kerja seharusnya bisa diakses oleh publik agar bisa dicermati," tuturnya.
Ia menjelaskan pemerintah dan DPR mengadopsi Omnibus Law sah-sah saja, tapi persoalannya teknik penyusunannya tersebut tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Kalau mau menganut Omnibus Law, UU No.12 tahun 2011 harus diubah (dulu, red) dan harus dibuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat, bukan malah sebaliknya," kata dia.
Bayu menjelaskan masyarakat bisa saja mengajukan uji materi kepada MK, namun menunggu UU Cipta Karya tersebut disahkan (ditandatangani, red) Presiden Jokowi dan diundangkan dalam lembaran negara sebagai UU. "Masyarakat belum bisa mengajukan judicial review, apabila UU Cipta Kerja belum menjadi sebuah produk hukum UU. Yang diuji materi bisa formil maupun materil," kata Direktur Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jemberj ini.
Bukan judicial review
Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai yang dituntut buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain itu yaitu legislative review atau executive review, bukan judicial review. Dia melihat tidak sepantasnya pemerintah melempar soal UU Omnibus Law ini kepada lembaga negara yang lain. Dengan cara seperti itu, pemerintah seolah menjadikan MK sebagai “keranjang sampah”. Seolah konstitusionalitas undang-undang dianggap hanya urusan MK, sementara DPR dan pemerintah bisa bebas menyimpangi hak konstitusional warga negara dalam membuat UU.
