“Proses judicial review di MK bukan satu-satunya cara untuk mengubah atau membatalkan UU, tapi juga bisa lewat legislative review atau executive review,” kata Said Salahudin dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Menurutnya, dalam membentuk UU DPR dan Presiden harus tetap memperhatikan ketentuan UUD 1945 dan aspirasi rakyat. Nah, apa yang dituntut oleh buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain pada aksi demonstrasi besar-besaran kemarin itu jelas: mereka meminta DPR dan Presiden sendiri yang membatalkan UU Cipta Kerja, bukan MK. “Jangan gurui mereka untuk melakukan pengujian undang-undang. Para pendemo itu bukan orang bodoh yang tidak mengerti prosedur pengujian undang-undang di MK,” kata Said.
Baginya, mereka turun ke jalan dalam rangka menuntut keinsafan (kesadaran) DPR dan Presiden agar membatalkan sendiri UU Cipta Kerja yang merugikan rakyat banyak itu. “Soal MK itu urusan yang lain lagi. Tidak ada korelasinya dengan aksi mogok nasional para buruh dan unjuk rasa masyarakat luas.”
Dia mengingatkan apa yang dituntut oleh para demonstran itu dalam teori hukum tata negara disebut dengan legislative review atau pengujian produk legislasi oleh lembaga legislatif sendiri. Dalam hal ini, DPR selaku legislator dan Presiden sebagai co-legislator. Jadi, UU Cipta Kerja diminta untuk dibatalkan sendiri oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga yang membuat undang-undang tersebut.
Ada pula tuntutan dari para pengunjuk rasa agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) supaya UU Cipta Kerja bisa dibatalkan dalam waktu yang lebih cepat. Aspirasi rakyat itu disebut dengan proses executive review atau peninjauan kembali perangkat hukum oleh badan pemerintah. Dan Presiden punya kewenangan itu.
“Jadi, sangat jelas yang dituntut oleh masyarakat kepada DPR dan Presiden adalah proses legislative review atau executive review, bukan judicial review atau pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan,” tegasnya.
