Konflik bersenjata mengharamkan penduduk sipil, wanita, anak-anak, orang tua dianiaya, dibunuh atau diperkosa. Siapapun yang melakukannya harus mempertangungjawabkannya. Apa jadinya suatu nasionalisme ketika membiarkan rakyat sipil di Aceh menjadi korban konflik bersenjata. Itulah yang diperjuangkan pekerja HAM dengan mengontrol agar korban tersebut tidak dan terus berjatuhan.
Headline Kompas (4/6) memberitakan "Dua Guru SD Aceh Ditembak di Rumah". Bukan hanya gedung sekolah yang terus dibakar, para pendidik pun kini terancam pembantaian. Seorang wanita guru bernama Sakdiyah Ismail, Kepala SD Blang Badeh di Kabupaten Bireun, tewas ditembak di rumahnya. Anak perempuanya yang juga guru, Yunizar, menderita luka serius kena tembak.
Peristiwa ini sangat mengenaskan, bukan hanya secara normatif dalam hukum humaniter terharamkan. Namun dalam situasi apapun, tentunya rasionalitras dan moralitas manapun tidak ada yang menghalalkannya sebagai bagian berkemanusiaan. Peristiwa ini tergolong sebagai kekejaman tak terbayangkan yang sangat menggoyahkan perasaan kemanusiaan (unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity).
Peristiwa seperti inilah yang menjadi fokus pekerja HAM. Pekerja HAM bukan meneropong untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan mencari kebenaran. Bahwa kebenaran tersebut harus diteropong sejelas-jelasnya, siapapun yang melakukan harus bertangungjawab. Tujuannya, agar korban-korban sipil lainnya tidak/terus berjatuhan jika akan/terjadi konflik seperti ini di belahan manapun dunia ini.
Andai pekerja HAM seperti mereka dieliminir, apalagi pers ikutan dibelenggu, pihak bermusuhan bisa saja menjadi sangat barbar. Mereka akan melibas apa saja, termasuk penduduk sipil tak berdosa. Ketika kita berempati bahwa kedua guru SD adalah ibu dan saudara perempuan kita, tentunya "se-preman-premannya" manusia tidak akan menerima semua ini. Kita dapat menjadi sangat kalap untuk menuduh secara serampangan dan membunuh orang yang dituduh tersebut.
Karenanya, pekerja HAM jangan dituduh sebagai anasionalis ketika mereka terus menyoroti ODM, apalagi jika lafadz lagu Indonesia Raya digunakan sebagai indikator. Bukankah ini sangat absurd? Apalagi di tengah massa "beringas", bisa saja bait pertama lagu Indonesia Raya, bait berikutnya Indonesia Pusaka, kemudian bait terakhir Rayuan Pulau Kelapa atau bahkan Maju Tak Gentar.
Dalam suasana tegang seperti dialami Ori Rahman, lagu Indonesia Raya dapat menjadi rilis baru yaitu kompilasi lagu-lagu wajib. Menghafal lagu wajib bukanlah indikator nasionalisme. Nasionalisme adalah mengkonservasi kemanusiaan dalam suatu nasion agar nasion tersebut tetap bertaut erat.
















