Mengakui atau tidak, bahwa salah satu nilai positif kinerja pekerja HAM -- berkat dukungan pers -- selama ini adalah memberikan ketukan kesadaran bagi TNI/Polri. Contoh terdekat di ODM ini bahwa TNI segera menggelar Mahkamah Militer (Mahmil) terhadap prajurit yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil di desa Lawang, Peudada, Bireun pada Selasa (27/05) di Aceh. Dalam waktu seminggu (03/05), mereka telah mulai diadili di Aceh. Mahkamah ini harus diapresiasi sebagai implementasi keinginan baik TNI untuk menindak tegas prajuritnya yang melakukan pelanggaran HAM selama ODM berlangsung.
Mahmil ini dapat menyelamatkan jenderal-jenderal kita jika di kemudian hari dunia internasional ada yang menstigma mereka sebagai penjahat perang atau penjahat kemanusiaan selama ODM di Aceh. Mahmil ini, sadar atau tidak, sedikit banyaknya hasil ketukan kesadaran dari pekerja HAM selama ini sebagai kekuatan kontrol. Bukankah mereka secara tidak langsung akan menyelamatkan wajah jenderal kita di dunia internasional?
Nasionalisme teror
Karenanya, aksi kekerasan terhadap pekerja HAM ini tanpa sadar telah membiakkan suatu nasionalisme teror, yang sesungguhnya potensi dan probabilita anasionalis tanpa sadar melekat sangat besar. Meneror pekerja HAM dan pers bukan saja penegasian humanisme, tetapi juga berpotensi mengkreasikan keraguan dan keruntuhan nasionalisme .
Tanpa kekuatan kontrol, mereka dapat menyebabkan korban rakyat Indonesia terus berjatuhan ketika kekuasan berpotensi barbar. Hal ini dapat menyebabkan kegundahan rakyat dalam bernasion yang akan semakin distimulir ketika posisi tawar Indonesia di dunia Internasional mengalami degradasi pada titik serendah-rendahnya.
Tentunya, bukan keadaan seperti ini yang dicitakan pendiri bangsa ini. Di sinilah, peran pekerja HAM untuk tetap berjuang mengkonservasi kemanusiaan tersebut agar bingkai NKRI tetap kokoh dengan cita (rekatan) dasarnya berkemanusiaan.
A. Irmanputra Sidin adalah pemerhati hukum dan HAM
















