Bahkan, apabila nanti ditemukan adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat MA ataupun hakim agung, Nawawi akan tetap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. “Insya Allah, janganlah berandai-andai, cuma saat seseorang terindikasi korupsi tak ada yang harus diperhatikan apa yang melekat pada diri orang tersebut, ambil tindakan!" tegasnya.
Seperti diketahui, selama ini estafet kepemimpinan KPK mayoritas diisi dari unsur profesi advokat, praktisi hukum, kepolisian, beberapa kali oleh jaksa, dan akademisi. Hanya kepemimpinan KPK periode 2015-2019 ini saja yang tidak ada unsur advokat dan jaksa, tetapi ada dari hakim walaupun hakim ad hoc.
Dua advokat
Sementara dari unsur advokat atau konsultan hukum mengerucut pada dua nama yaitu Torkis Parlaungan Siregar dan Lili Pantauli Siregar. Torkis merupakan advokat yang berdomisili di Bandung dan mempunyai kantor advokat dengan nama Torkis Parlaungan Siregar.
Kepada Hukumonline, Torkis mengaku sudah 8 tahun mengkampanyekan antikorupsi baik itu melalui orasi, dialog, maupun lagu bertemakan anti korupsi. "Kalau saya itu motivasi saya punya semangat, punya idealisme perjuangan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pencegahannya, apa peran kita sebagai masyarakat, saya sudah jalani selama 8 tahun boleh dicek jejak rekam saya. Saya suarakan gerakan anti korupsi," klaimnya.
Sebagai wujud perlawanannya terhadap korupsi, ia juga mengaku tidak menerima perkara korupsi di kantor hukumnya. "Selama 8 tahun saya mandiri, saya tidak menerima perkara narkoba dan korupsi, boleh dicek, di-survey," terangnya.
Sementara Lili diketahui merupakan mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dua periode mulai dari 2008-2013 dan 2013-2018. Selepas itu, ia mengurus kantor konsultan hukum pribadinya, tetapi baru jalan beberapa bulan ia maju sebagai calon pimpinan KPK dan lolos hingga 40 besar.
Sayangnya, ia enggan memberi tanggapan mengenai keberhasilannya lolos dalam tes psikologi capim KPK. "Nanti tanggapannya kalau sudah lima nama, nah baru deh ya," ujar Lili singkat.