Dalam ekosistem tersebut, AI sangat bergantung pada konten jurnalistik. Mulai dari fakta yang terverifikasi, narasi yang terstruktur, hingga analisis kontekstual. Ketergantungan ini membuat ruang redaksi secara tidak langsung menjadi penyedia infrastruktur pengetahuan bagi teknologi AI, tanpa mendapatkan imbal balik yang setara.
“Data hari ini bukan lagi produk sampingan, melainkan aset strategis. Dan jurnalisme adalah salah satu bentuk data berkualitas tinggi yang paling dibutuhkan dalam sistem AI modern,” katanya.
Untuk menjawab ketimpangan tersebut, pemerintah menyiapkan pendekatan regulasi baru di tingkat nasional maupun internasional melalui Protokol Indonesia. Setidaknya terdapat tiga pilar utama yang mulai dirumuskan. Pertama, redefinisi output jurnalistik dalam kerangka hukum nasional, agar tidak lagi terjebak dalam kategori sempit sebagai karya sastra semata.
Kedua, pembentukan skema lisensi wajib (mandatory licensing) yang mengharuskan platform digital membayar kompensasi atas penggunaan konten jurnalistik. Ketiga, peningkatan transparansi algoritma, termasuk kewajiban bagi platform untuk membuka bagaimana konten digunakan, diproses, dan dimonetisasi.
Selain itu, pemerintah juga melihat perlunya membangun mekanisme kolektif untuk mengelola hak ekonomi media, serupa dengan organisasi manajemen kolektif (collective management organization/CMO) di industri musik. Melalui skema ini, pelacakan penggunaan konten dan distribusi kompensasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan adil.
Sementara, dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indri Saptaningrum melihat adanya persoalan dalam tata kelola platform digital Indonesia, sehingga memang membutuhkan pembenahan regulasi. Tanpa pembenahan tersebut, gagasan besar tentang lisensi dan kompensasi berisiko sulit diimplementasikan.
“Kita menghadapi kekuatan yang asimetris antara platform digital dan media. Dalam banyak kasus, media tidak punya posisi tawar yang cukup untuk menentukan bagaimana kontennya digunakan,” tuturnya.
