Negara Perketat Verifikasi AHU, Notaris Dibebani Tanggung Jawab Baru
Terbaru

Negara Perketat Verifikasi AHU, Notaris Dibebani Tanggung Jawab Baru

Pengetatan verifikasi data perseroan disebut sebagai respons atas maraknya pengalihan saham tanpa sepengetahuan pemilik, namun di sisi lain memperluas beban dan risiko profesi notaris.

Hukumonline News
Hukumonline News
Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Notaris Dewi Tenty Septi Artiany (tengah) berfoto bersama Legal BUMD SI usai Seminar Forum Legal BUMD SI, Jumat (17/4/2026). Foto: Istimewa
Notaris Dewi Tenty Septi Artiany (tengah) berfoto bersama Legal BUMD SI usai Seminar Forum Legal BUMD SI, Jumat (17/4/2026). Foto: Istimewa

Fenomena pengalihan saham tanpa sepengetahuan pemilik kini menjadi perhatian serius dan disebut terjadi secara masif. Merespons hal ini, pemerintah memperketat verifikasi data perseroan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) sejak akhir 2025, dengan dampak luas bagi praktik hukum korporasi, khususnya peran notaris.

“Banyak sekali saham yang lepas tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahkan ada perusahaan besar, pemiliknya baru bangun tidur, mau ngopi, dicek sahamnya hilang. Makanya dari pemerintah alarmnya bunyi,” ujar notaris Dewi Tenty Septi Artiany saat memaparkan materi di Seminar Forum Legal BUMD SI, Jumat (17/4/2026).

Dewi menilai, kondisi tersebut menjadi latar belakang lahirnya kebijakan verifikasi substantif dalam setiap perubahan data Perseroan. Jika sebelumnya proses administrasi lebih menitikberatkan pada kelengkapan formal dokumen, kini negara menuntut validitas materiil dari setiap perubahan yang diajukan.

Baca juga:

Melalui rezim baru ini, setiap perubahan yang menyangkut direksi, komisaris, hingga pemegang saham wajib melalui proses verifikasi yang lebih ketat. Tidak hanya dokumen identitas, sistem juga kini mengharuskan pencantuman dan konfirmasi melalui alamat email serta nomor telepon yang dapat diverifikasi.

“Sekarang tidak cukup hanya input data. Harus diverifikasi dulu emailnya apa, nomor WA-nya apa, itu semua masuk dalam verifikasi. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa orangnya memang ada dan mengetahui perubahan itu,” katanya.

Perubahan ini membuat proses korporasi yang sebelumnya sederhana menjadi lebih panjang dan berlapis. Setelah verifikasi awal, notaris harus menyusun akta, mengajukan perubahan, serta menunggu konfirmasi ulang sebelum disahkan melalui AHU. Di balik upaya meningkatkan akurasi data, kebijakan ini menggeser peran notaris. Jika sebelumnya hanya memastikan kebenaran formal dokumen dan identitas, kini notaris dituntut lebih jauh hingga ke aspek substansi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info