OJK Butuh Waktu Kaji Aturan Refloat
Berita

OJK Butuh Waktu Kaji Aturan Refloat

Belum temukan model yang tepat karena banyak yang emiten tak menjalankan kewajiban ini.

FAT
Bacaan 2 Menit
OJK Butuh Waktu Kaji Aturan <i>Refloat</i>
Hukumonline

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini masih mengkaji peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Khususnya mengenai kewajiban pelepasan kembali saham kepada masyarakat (refloat) setelah pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Hal itu diutarakan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Robinson Simbolon di Jakarta, Kamis (28/2).

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Bapepam-LK itu, investor yang mengambilalih saham emiten, semisal lebih dari 90 persen saham, maka harus melepas kembali kepemilikan sahamnya minimal 20 persen dari modal disetor emiten. Saham yang dilepas itu paling tidak untuk dimiliki sedikitnya 300 pihak. Kewajiban itu dilakukan paling lama dua tahun sejak tender offer.

Namun, lanjut Robinson, setelah peraturan berjalan hampir tiga tahun, masih banyak emiten yang tak bisa menjalankan regulasi tersebut. Karena dengan melakukan refloat tersebut, sering menyebabkan kerugian bagi emiten. Lantaran harga saat refloat kerap lebih kecil ketimbang saat pembelian saham awal. "Kalau memenuhi peraturan ini, emiten menjadi rugi karena harga jual saham murah dan saham berpotensi tidak likuid," kata Robinson.

Sekarang, lanjut Robinson, OJK tengah mengkaji aturan tersebut. Banyak pilihan yang sedang ditimbang-timbang lembaga ini. Misalnya, ada pembatasan dalam pembelian tender offer (penawaran pembelian saham kepada publik untuk menjual saham yang dimilikinya, red) sampai 80 persen. Namun hal ini menimbulkan persoalan baru karena sisa 20 persen pemegang saham tidak akan bisa menikmati harga premium.

Melalui opsi pembatasan, maka harus ada penjatahan yang adil kepada setiap pemegang saham. Misalnya dari 100 persen saham terdapat 10 pemegang saham dengan masing-masing memiliki 10 persen. Dari angka kepemilikan saham 10 persen ini, tender offer tiap pemegang saham masing-masing delapan persen. Sedangkan sisanya, dua persen tak dibeli.

Atau seperti yang diterapkan Lembaga Penjamin Simpangan (LPS). Yakni dengan memperpanjang kewajiban refloat menjadi tiga tahun dengan harga yang sudah ditentukan. Bila melewati jangka waktu tersebut saham harus dilelang dengan harga berapapun juga. "Kami sedang diskusikan, dalam waktu dekat mungkin akan kita putuskan pilihannya agar peraturan dijalankan," ujar Robinson.

Pada sisi lain, jika refloat tak dijalankan akan membuat pasar modal menjadi 'mati suri'. Atas dasar itu, aturan ini harus dikaji secara serius lantaran untuk mencari solusi agar ke depan tak ada pihak-pihak yang dirugikan. "Ini sedang kita kaji, antara tidak ada 20 persen harga premium atau pasar modal kita ramai," katanya.

Pada kesempatan sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Nurachman memaparkan sejak Januari 2013 hingga tanggal 27 Februari 2013 tercatat, ada 14 emiten melakukan pernyataan pendaftaran dan aksi korporasi ke OJK. Rata-rata, proses 14 emiten ini masih dalam tahap telaah di OJK. Delapan emiten masuk dalam kategori pernyataan pendaftaran dengan berbagai jenis penawaran.

Nurachman mengatakan, untuk jenis penawaran Initial Public Offering (IPO) ada satu yakni PT Dyandra Media International Tbk yang statusnya sampai sekarang masih bookbuilding (pembentukan harga, red).

Terkait emisi obligasi, ada empat emiten yakni, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Sinar Mas Multifinance Tbk, PT TPS Food Tbk dan PT Medco Energi Int'l Tbk. Dengan jumlah nilai emisi yang beragam.

Untuk Penawaran Umum Terbatas (right issue), lanjut Nurachman, ada tiga emiten. Yakni, PT Toko Gunung Agung Tbk nilai emisinya Rp480 miliar dan harga penawarannya Rp500 miliar. PT Trimegah Securities Tbk dengan nilai emisi Rp345,4 miliar dan PT Perdana Karya Perkara Tbk dengan nilai emisi Rp6,5 triliun.

Sejumlah emiten juga mengajukan rencana aksi korporasi. Yaitu  PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan jenis aksi rencana transaksi material dan transaksi afiliasi. Sedangkan, PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk mengajukan rencana untuk go private.

PT Surya Citra Media Tbk, lanjut Nurrochman, berencana merger dengan PT Indosiar Media Karya Tbk. Lalu ada juga aksi korporasi dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Sedangkan PT Citra Kebun Raya Agri Tbk berencana mengubah kegiatan usaha menjadi perusahaan tambang bijih besi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info