Dalam pembelaan diri, hakim terlapor mengaku khilaf, menyesal, dan berjanji bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatan yang tercela sebagai hakim. Karenanya, hakim terlapor meminta kesempatan sekali lagi untuk bisa mengabdi kepada negara sebagai hakim demi masa depannya. Hakim terlapor memiliki istri dan anak-anak yang butuh dinafkahi.
Pendamping dari IKAHI juga menyatakan, hakim terlapor mengaku mengkomsumsi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu karena depresi dan memiliki masalah, bahkan sebelum menjadi hakim. Namun, dia membantah pernah menerima uang dan menggunakan sabu-sabu bersama dari Herman Bangun.
Namun, MKH menolak pembelaan diri hakim terlapor untuk sebagian dan menyatakan hakim terlapor telah terbukti SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang KEPPH, khususnya angka 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 5.1.1. Misalnya, terbukti memakai ganja dan sabu baik sebelum maupun sesudah menjadi hakim, sering mendatangani rumah orang tua terdakwa dengan kendaraan milik pelapor.
”Karenanya, cukup beralasan jika hakim terlapor dijatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun,” tegas Eman.
Pendamping dari IKAHI, Lilik Mulyadi mempertanyakan pelaksanaan putusan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun ini. Sebab, sesuai UU Pokok-Pokok Kepegawaian syarat seorang pensiun minimal bekerja 20 tahun dan minimal usianya 50 tahun. Mengingat hakim terlapor baru berusia 37 tahun.
Atas pertanyaan itu, Anggota MKH Yulius mengatakan dalam praktiknya bisa saja pensiun dengan hak menunggu/tunda. Eksekusi putusan ini bisa menunggu 8 atau 10 tahun lagi atau dengan sistem pembayarah tersendiri. ”Itu urusan administrasi kepegawaian, bukan kompetensi kita untuk membahas soal ini,” kata Yulius.
