Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof Hikmahanto Juwana menilai konflik Palestina dan Israel sangat kompleks, multi dimensi dan tidak bisa dilihat hitam putih.
"Banyak pihak di Indonesia menyederhanakan konflik Palestina Israel sebagai konflik agama. Padahal konflik yang terjadi sangat kompleks, multi dimensi dan tidak bisa dilihat hitam putih," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/5/2021) yang dilansir Antara.
Hikmahanto melihat konflik yang terjadi dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun narasi sesuai kepentingan, orientasi politik, dan ideologi. Pria yang juga tercatat sebagai Rektor Universitas Jenderal A Yani itu mengatakan pihak yang memanfaatkan tidak hanya pemerintahan suatu negara terhadap negara lain, tetapi juga elemen-elemen yang ada dalam suatu negara.
Dia mengatakan berbagai pihak saling bertikai siapa yang harus dibela. Sementara pada saat bersamaan korban sipil terutama perempuan dan anak-anak terus menjadi korban. Saat ini, lanjut Hikmahanto, sebaiknya semua pihak untuk tidak mengedepankan kepentingan dan orientasi politik, bahkan ideologi.
"Yang harus dikedepankan adalah kekerasan harus diakhiri demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan harus ada de-eskalasi penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang bertikai," kata dia. (Baca Juga: PBB Diminta Jatuhkan Sanksi untuk Israel atas Pelanggaran HAM Berat)
Dia melanjutkan respons berbagai pemerintah negara yang mengutuk penggunaan kekerasan digantungkan pada orientasi pihak mana yang didukung. Contohnya, pemerintah Amerika Serikat mengutuk serangan oleh Hamas terhadap Israel. Sementara negara-negara Islam yang mendukung rakyat Palestina mengutuk serangan yang dilakukan oleh otoritas Israel.
Menurut Hikmahanto semua negara seharusnya tidak mengedepankan orientasi politik atau ideologi melainkan sisi kemanusian. Sebab, korban yang berjatuhan tidak lagi berasal dari kalangan angkatan bersenjeta tapi juga perempuan dan anak-anak. “Korban baik di Palestina maupun Israel harus bisa dihentikan.”
Selanjutnya, Hikmahanto menyampaikan demi kemanusiaan harus ada pengurangan penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang bertikai. “Pernyataan-pernyataan dari berbagai pemerintah juga harus dihentikan agar tidak terlibat dalam masalah baru dan justru melupakan para korban dan calon korban dari pertikaian yang ada,” katanya.
Perlu langkah nyata
Sebaliknya, Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai perlu langkah nyata untuk menghentikan arogansi Israel terhadap warga Palestina. Salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan pasukan perdamaian di zona konflik Palestina-Israel.
"Israel sangat keras kepala dan kebal terhadap kecaman, perlu diambil langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel, antara lain pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB," kata Fadli Zon dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (19/5/2021) seperti dilansir Antara.
Selain itu. kata dia, perlu didorong petisi internasional anti-zionis Israel dan mengefektifkan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel yang juga dilakukan sejumlah negara. Fadli mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB secepatnya mengambil langkah konkret untuk menghentikan aksi brutal dan pelanggaran oleh Israel.
"Situasi saat ini merupakan momentum bagi PBB menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel. Karena jelas sekali Israel telah melanggar sejumlah hukum internasional yaitu resolusi-resolusi DK PBB," tegasnya.
Seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militer-nya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967; Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal.
Dia menilai normalisasi hubungan dengan Israel merupakan bukan langkah yang positif karena itu dirinya menghimbau dunia internasional meninjau ulang. Menurutnya, beruntung Indonesia tidak mempunyai hubungan dengan Israel dan dirinya menghimbau kepada negara-negara yang mempunyai hubungan, harus mempunyai tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi-aksi brutal.
"BKSAP menilai kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel, tentu saja dapat menguras kredibilitas PBB dan terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB agar lebih demokratis dan independen serta berwibawa," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan adanya urgensi konsolidasi dukungan politik terhadap Palestina untuk menjaga harapan pendirian negara Palestina yang berdaulat, demokratis, dan layak.
Dalam konferensi pers tersebut juga dihadiri para Wakil Ketua BKSAP DPR yaitu Mardani Ali Sera, Sihar Sitorus, Putu Supadma Rudana, dan Hafidz Tohir, serta Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Selain itu juga dihadiri duta besar Palestina untuk Indonesia H. E. DR. Zuhair Al Shun, dan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat.
Seperti diketahui, menurut Kementerian Kesehatan Palestina sedikitnya 198 warga Palestina telah tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 wanita, dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak pekan lalu. Lebih dari 1.235 orang juga terluka dan puluhan bangunan hancur atau rusak akibat serangan Israel.
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada Minggu (16/5) tentang ketegangan antara Israel dan Palestina di tengah serangan sebelumnya di Gaza, tetapi perdebatan itu berakhir tanpa hasil yang konkret. Sesi itu yang ketiga yang diadakan badan tertinggi PBB minggu ini, setelah dua langkah AS untuk memblokir pernyataan bersama yang mengutuk Israel atas kekerasan dan menyerukan gencatan senjata.
Ketegangan baru-baru ini dimulai di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadhan yang kemudian menyebar ke Gaza sebagai akibat dari serangan Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem. (ANT)