Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi menilai RKUHP bisa segera disahkan. Namun, sejumlah pasal kontroversial harus dipinggirkan. “Kita butuh KUHP baru. Saya tidak menolak segera ada KUHP baru, tapi paling mungkin saat ini drop dulu pasal bermasalah, selebihnya disahkan saja,” kata Fachrizal Afandi, Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya kepada Hukumonline.
Fachrizal menegaskan tidak semua pasal RKUHP saat ini bermasalah. Ia juga tidak setuju dengan pandangan RKUHP harus disempurnakan sebelum disahkan. “Kalau tunggu sempurna tidak akan pernah sempurna. Tunda saja yang kontroversial penuh perdebatan dulu, itu (nanti) bisa disiasati,” kata Fachrizal.
Ia menilai sikap tertutup pemerintah atas draf RKUHP menjadi persoalan lain. Menurutnya, pemerintah tidak percaya diri dengan hasil kerja Tim Perumus RKUHP. “Harusnya terbuka untuk didiskusikan, pilih saja yang tidak kontroversial untuk segera disahkan. Nanti bisa direvisi setiap tahun. Bahkan di Belanda yang jadi rujukan KUHP kita sudah biasa revisi tiap tahun,” ujarnya memberi contoh.
Baca Juga:
- Begini Alasan Pemerintah Belum Membuka Draf RKUHP Terbaru
- Resah, Akademisi Lintas Kampus Bersatu Gelar Konsultasi RKUHP 2022
Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran Nella Sumika Putri mengungkapkan hal berbeda. “Kalau saya merasa pengesahan ini perlu ditunda. Sejak tahun 2019 ditunda belum ada transparansi perkembangan hasil penundaan itu,” kata Nella. Persoalan terbesar yang menjadi catatan adalah pemerintah tidak lebih terbuka soal draf RKUHP sampai saat ini. “Kami dari kalangan akademisi pun tidak diberi akses untuk uji publik,” kata Nella.
Hukumonline mencatat pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI akhir Mei lalu. Saat itu pemerintah menjelaskan ada 14 isu kontroversial berdasarkan masukan dari unsur masyarakat, akademisi, kementerian, dan institusi penegak hukum. Artinya, selain pasal-pasal dengan 14 isu kontroversial itu sebenarnya mungkin saja RKUHP bisa disahkan terlebih dulu.
Berikut ini pasal-pasal dengan isu kontroversial yang disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di hadapan Komisi III DPR RI. Tentu saja daftar ini adalah pasal kontroversial versi yang diakui pemerintah.