Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial
Berita

Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial

Persatuan dan kesatuan bangsa bukan lagi uniformitas, melainkan suatu yang eka dalam kebhinnekaan.

M-1
Bacaan 2 Menit
Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial
Hukumonline

 

Untuk bangkit dari keterpurukan saat ini, menurut Kristiadi, bangsa Indonesia harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Ia mengharapkan agar para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pidato-pidato, tetapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

 

Pendapat ini sejalan dengan ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (1/6). Pancasila adalah falsafah, dasar negara, ideologi terbuka yang menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi, dan sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan, jelas Presiden.

 

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang plural, Kristiadi mengharapkan terwujudnya suatu struktur kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekuasaan agar dapat diperoleh elit politik yang lebih legitimate, akuntabel, serta peka terhadap aspirasi masyarakat.

 

Tampaknya kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dimanfaatkan dengan baik oleh elit daerah di Indonesia. Di berbagai daerah, kini muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang bernuansa primordial, terkait agama tertentu dan terkadang berkesan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

 

Sampai saat ini terdapat minimal 22 kota dan kabupaten yang memberlakukan peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam. Ada yang menerapkan aturan anti maksiat, ada pula yang mewajibkan anak-anak sekolah memakai jilbab. Tak sedikit pula daerah yang menyiapkan aturan serupa.

 

Kondisi demikian tentu menjadi pertanyaan di era otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 hierarki Peraturan Perundang-undangan secara berturut-turut adalah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, sudah seharusnya susbtansi Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

 

Namun demikian, kewenangan Pemerintah Daerah sendiri dengan melihat Pasal 10 angka 1 jo angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 sangat luas yaitu segala hal kecuali yang menjadi urusan pemerintah (pusat), berarti selain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

 

Dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berbau primordial tersebut, maka Ketua Umum PB PMII, Hery Haryanto Azumi mengharapkan agar peraturan perundang-undangan yang berbau primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia harus dicabut atau dikaji ulang. Selain itu, Hery mengharapkan institusi birokrasi dalam pemerintahan harus mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kebhinekaan bangsa dari upaya-upaya penyeragaman.

 

Untuk menjaga kebinekaan dalam bangsa yang plural, pembicara lain Siswono Yudhohusodo selaku Dewan Pembina Universitas Pancasila, berpesan agar kita bangga dengan Pancasila yang merupakan identitas bangsa. Diingatkan pula oleh Robertus Robet pembicara dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bahwa dalam berbicara mengenai kebhinekaan, kita tidak boleh hanya berbicara secara kuantitas dengan mengabaikan hak-hak masyarakat minoritas. Kalau begitu caranya, itu demokrasi yang naif, jelasnya. 

 

Ditambahkan oleh Hery dalam sambutan pembukannya bahwa Pancasila merupakan jalan tengah di antara alternatif penyelesaian jalur kanan atau Islam radikal maupun jalur kiri.

 

Sementara itu, keinginginan sebagian kalangan untuk terus mereproduksi Perda berbau primordial sendiri tampaknya tidak sejalan dengan fatwa yang pernah dihasilkan oelh Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang kedua pada tanggal 25-28 Mei yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo.

 

Untuk masalah kenegaraan, MUI pada kesempatan tersebut mengeluarkan empat fatwa, yaitu fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final, fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan, fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan, serta fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.

Begitulah pernyataan itu disampaikan oleh J. Kristiadi dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dengan Tema Rejuvenasi Pancasila dalam Bingkai NKRI di Jakarta, Selasa (6/6).

 

Dalam kesempatan itu, pengamat sosial politik tersebut menjelaskan bahwa setelah ada penyelewangan Pancasila di era orde lama dan orde baru, pamor Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tidak hanya meredup melainkan sudah mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa.

 

Kondisi demikian menyebabkan bangsa Indonesia memasuki babak baru layaknya bangsa tanpa roh, cita-cita maupun orientasi hidup bangsa yang dapat mengarahkan perubahan yang terjadi.

 

Ketiadaan ideologi demikian dikhawatirkan oleh pengamat dari CSIS tersebut akan memunculkan kembali gerakan-gerakan radikal baik yang bersumber dari rasa frustasi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian hidup maupun akibat dari manipulasi sentimen-sentimen primordial.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info