Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial
Berita

Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial

Persatuan dan kesatuan bangsa bukan lagi uniformitas, melainkan suatu yang eka dalam kebhinnekaan.

M-1
Bacaan 2 Menit

 

Namun demikian, kewenangan Pemerintah Daerah sendiri dengan melihat Pasal 10 angka 1 jo angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 sangat luas yaitu segala hal kecuali yang menjadi urusan pemerintah (pusat), berarti selain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

 

Dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berbau primordial tersebut, maka Ketua Umum PB PMII, Hery Haryanto Azumi mengharapkan agar peraturan perundang-undangan yang berbau primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia harus dicabut atau dikaji ulang. Selain itu, Hery mengharapkan institusi birokrasi dalam pemerintahan harus mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kebhinekaan bangsa dari upaya-upaya penyeragaman.

 

Untuk menjaga kebinekaan dalam bangsa yang plural, pembicara lain Siswono Yudhohusodo selaku Dewan Pembina Universitas Pancasila, berpesan agar kita bangga dengan Pancasila yang merupakan identitas bangsa. Diingatkan pula oleh Robertus Robet pembicara dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bahwa dalam berbicara mengenai kebhinekaan, kita tidak boleh hanya berbicara secara kuantitas dengan mengabaikan hak-hak masyarakat minoritas. Kalau begitu caranya, itu demokrasi yang naif, jelasnya. 

 

Ditambahkan oleh Hery dalam sambutan pembukannya bahwa Pancasila merupakan jalan tengah di antara alternatif penyelesaian jalur kanan atau Islam radikal maupun jalur kiri.

 

Sementara itu, keinginginan sebagian kalangan untuk terus mereproduksi Perda berbau primordial sendiri tampaknya tidak sejalan dengan fatwa yang pernah dihasilkan oelh Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang kedua pada tanggal 25-28 Mei yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo.

 

Untuk masalah kenegaraan, MUI pada kesempatan tersebut mengeluarkan empat fatwa, yaitu fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final, fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan, fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan, serta fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info