Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial
Berita

Pancasila di Tengah Perda Bernuansa Primordial

Persatuan dan kesatuan bangsa bukan lagi uniformitas, melainkan suatu yang eka dalam kebhinnekaan.

M-1
Bacaan 2 Menit

 

Untuk bangkit dari keterpurukan saat ini, menurut Kristiadi, bangsa Indonesia harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Ia mengharapkan agar para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pidato-pidato, tetapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

 

Pendapat ini sejalan dengan ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (1/6). Pancasila adalah falsafah, dasar negara, ideologi terbuka yang menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi, dan sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan, jelas Presiden.

 

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang plural, Kristiadi mengharapkan terwujudnya suatu struktur kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekuasaan agar dapat diperoleh elit politik yang lebih legitimate, akuntabel, serta peka terhadap aspirasi masyarakat.

 

Tampaknya kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dimanfaatkan dengan baik oleh elit daerah di Indonesia. Di berbagai daerah, kini muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang bernuansa primordial, terkait agama tertentu dan terkadang berkesan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

 

Sampai saat ini terdapat minimal 22 kota dan kabupaten yang memberlakukan peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam. Ada yang menerapkan aturan anti maksiat, ada pula yang mewajibkan anak-anak sekolah memakai jilbab. Tak sedikit pula daerah yang menyiapkan aturan serupa.

 

Kondisi demikian tentu menjadi pertanyaan di era otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 hierarki Peraturan Perundang-undangan secara berturut-turut adalah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, sudah seharusnya susbtansi Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info