Contoh sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menerima informasi, warga negara yang Pancasilais tidak langsung membagikannya tanpa verifikasi. Ketika berbeda pendapat di media sosial, kita tidak menyerang pribadi, tetapi berdialog dengan santun dan berbasis fakta. Ketika melihat orang lain menjadi korban fitnah atau perundungan digital, kita tidak ikut menyebarkan, tetapi berdiri membela kebenaran dan martabat manusia. Itulah praktik Pancasila di ruang digital.
Kini, tantangan kita berkembang lebih jauh dengan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). AI membawa banyak manfaat bagi pendidikan, penelitian, pelayanan publik, dan efisiensi kerja. Namun, AI juga menghadirkan persoalan serius: bias data, penyalahgunaan informasi, plagiarisme, manipulasi konten, hilangnya otentisitas, hingga ancaman terhadap tanggung jawab moral manusia. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan kompas etika yang kuat. Kompas itu adalah Pancasila.
Pancasila mengajarkan bahwa teknologi tidak boleh mengalahkan kemanusiaan. Mesin boleh cerdas, tetapi manusia harus tetap bijaksana. Sistem boleh cepat, tetapi keputusan harus tetap adil. Data boleh besar, tetapi hati nurani tidak boleh hilang. AI harus digunakan untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses keadilan, dan membantu kemajuan bangsa. Namun AI tidak boleh digunakan untuk menipu, memanipulasi, merendahkan martabat orang lain, atau mengaburkan tanggung jawab moral.
Bagi dunia hukum, kehadiran AI adalah tantangan sekaligus peluang. Tantangan, karena hukum harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi dengan regulasi yang tepat. Peluang, karena teknologi dapat membantu penelitian hukum, dokumentasi perkara, analisis data, dan layanan hukum yang lebih efektif dan efisien. Tetapi semua itu hanya akan bermanfaat jika dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila. Karena itu, pengembangan teknologi harus selalu tunduk pada prinsip kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Fakultas Hukum UNTAG Semarang memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan zaman ini. Pendidikan hukum tidak cukup hanya melahirkan lulusan yang memahami pasal-pasal. Pendidikan hukum harus melahirkan insan hukum yang memiliki integritas, kepekaan sosial, keberanian moral, dan kecintaan pada keadilan. Mahasiswa hukum harus dididik menjadi pembela kebenaran, penjaga martabat manusia, dan penggerak perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Kita perlu meneguhkan kembali bahwa kampus hukum adalah ruang pembentukan karakter. Ruang belajar di fakultas hukum bukan hanya tempat menghafal norma, tetapi tempat menanamkan etika, nalar kritis, dan tanggung jawab kebangsaan. Karena itu, Fakultas Hukum UNTAG Semarang harus terus menjadi bagian dari gerakan besar membangun peradaban hukum yang Pancasilais, modern, dan berkeadilan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini harus menjadi titik tolak untuk memperbarui semangat kita. Kita harus berani mengatakan bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan arah. Kita harus berani menegaskan bahwa teknologi harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus berani membangun hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita harus berani meletakkan keadilan sebagai tujuan utama setiap kebijakan dan setiap tindakan.
