Artikel ini dibuat sebagai bentuk refleksi saat memperingati hari Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pengalaman penulis selama bergelut di dunia hukum, para ahli kebanyakan meletakkan pemikiran dan butir-butir Pancasila ke dalam tataran filosofis akibatnya nilai-nilai Pancasila dan penerapannya pada ruang nyata terasa kurang membumi dan jarang dipergunakan baik di ruang perkuliahan di fakultas hukum hingga ruang peradilan tempat para penegak hukum bertukar argumen.
Sebagai refleksi, penulis juga terkadang menjumpai kalangan yang sekadar mengaku mendalami filsafat dan Pancasila, namun justru penjelasannya tentang filsafat dan Pancasila sangat berbelit-belit dan membingungkan. Akibat dari dua kondisi diatas adalah nilai dan butir-butir Pancasila terasa tidak membumi. Kondisi ini sebenarnya menjadi sebuah ironi ketika seharusnya nilai dan butir-butir Pancasila dihadirkan dan dijelaskan di ruang nyata dengan bahasa yang tidak ‘filosofis’.
Mengapa demikian? agar dapat hadir dalam kehidupan nyata maka nilai dan butir-butir Pancasila harus dipahami oleh sebanyak mungkin orang dan kalangan. Diseminasi mengenai Pancasila beserta butir-butirnya tidaklah cukup hanya dengan tindakan-tindakan seremonial, kuliah mimbar hingga sekadar membangun pusat studi. Pancasila harus dihadirkan secara nyata, logis, konkret dan membumi, utamanya di kalangan gen Z yang saat ini sedang menempuh studi di fakultas hukum.
Demikian juga bagi kalangan yang bergelut di bidang hukum seperti, hakim, jaksa hingga advokat, peran Pancasila perlu dihadirkan dengan lebih aplikatif dan membumi. Misalnya, dalam putusan-putusan pengadilan yang menggunakan nilai dan butir-butir Pancasila sebagai basisnya. Membumikan Pancasila juga turut menjadi tanggung jawab para akademisi dengan meletakkan nilai dan butir-butir Pancasila pada riset terapan ataupun kajian yang bersifat aplikatif. Mengingat teori atau nilai dan butir-butir Pancasila hanya diletakkan pada tataran ‘grand theory’ yang lebih bersifat filosofis.
Kondisi ini bisa terjadi mengingat jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada doktrin, teori hukum hingga asas hukum yang bersifat terapan (applied) yang berbasis pada nilai dan butir-butir Pancasila.
Teori dan Doktrin Terapan
Pembahasan pada artikel ini masih jauh jika dikatakan menjadi sebuah teori, masih perlu diuji dan diaplikasikan lebih lanjut. Mengingat hakikat teori atau doktrin itu sendiri adalah dalil yang telah diuji kebenarannya meskipun tidak bersifat mengikat. Berangkat dari pemahaman dasar Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan Pancasila merupakan sumber hukum, sehingga peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber, berlandaskan, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm (norma dasar fundamental) yang menjiwai seluruh tata hukum negara. Nilai-nilai dan butir-butir Pancasila itu sendiri sifatnya jelas dan konkret serta tidak perlu ditafsir lagi.
