Seyogyanya Panda Nababan, tersangka penerima suap Traveller Cheque dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004, menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (30/11). Namun, Panda yang datang didampingi penasehat hukumnya tersebut tak mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan penyidik.
Ia hanya memberikan surat dari pengacara dan Fraksi PDIP agar penyidikan ditunda hingga putusan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap lima hakim Tipikor keluar. "Surat dari tim pengacara agar pemeriksaan terhadap saya menunggu keputusan dari KY dan MA. Kita adukan hakim tipikor ke MA. Jadi tunggu putusan kita. Kemudian ada surat dari fraksi kita kepada pimpinan KPK mengenai kedudukan hukum," kata Anggota Komisi III DPR ini.
Panda menuturkan, surat dari fraksi ini selain meminta KPK menunda penyidikan, juga memberikan ruang kepada KPK untuk mencari tahu pemberi Traveller Cheque ke sejumlah anggota dewan tersebut. "Jadi buka ruang kepada KPK untuk memanfaatkan waktu. Dalam arti mereka menunggu hasil MA."
Ia menjelaskan penyidik KPK sudah menerima dua surat yang ia sampaikan itu. Menurutnya, pihak KPK akan membahas lebih dalam surat tersebut. "Mereka bisa terima dan mereka juga akan segera membahas," tukasnya.
Penasehat hukum Panda, Patra M Zein berpendapat ada beberapa alasan pengaduan pihaknya ke KY dan MA terhadap lima hakim Tipikor. Terlebih saat dikaitkan dengan penetapan Panda menjadi tersangka di kasus Traveller Cheque. Menurutnya, berdasarkan surat KPK dalam penetapan tersangka bahwa salah satu menjadi pertimbangan didasarkan dari proses persidangan Dhudie Makmun Murod.
Tapi, lanjut Patra, proses persidangan dengan terdakwa Dhudie tersebut ternyata masih banyak manipulasi fakta dan data hukum. Misalnya, keterangan Dhudie yang menjelaskan bahwa Panda yang memerintah Dhudie untuk memilih Miranda Swaray Goeltom dalam pemilihan DGS BI tahun 2004. Menurut Patra, keterangan ini hanya datang dari Dhudie, dan tak ada keterangan lain yang menguatkannya.
"Contoh kedua, ada cek 500 padahal pada dasarnya tidak ada, di persidangan juga tidak pernah disebutkan. Hal-hal inilah yang kami laporkan ke KY dan MA. Apa maksudnya? Kalau KY dan MA menemukan adanya pelanggaran fundamental maka tidak bisa hal itu dijadikan dasar Pak Panda sebagai tersangka," tutur mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini.
