Enam anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mendatangi Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/8). Kedatangan mereka terkait kasus penerimaan Traveller Cheque (TC) oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 pada saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Pandjaitan berjanji, pihaknya tidak akan mengintervensi penegakan hukum KPK. "Kita hanya hormati proses penegakan hukum, kami tidak lakukan intervensi dan kita minta KPK usut ke akar-akarnya," ujarnya setelah memberikan sejumlah dokumen ke pimpinan KPK yang menyatakan sikap fraksinya atas kasus yang menimpa rekan-rekan mereka.
Pimpinan KPK yang menerima kedatangan anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu adalah Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah dan M Jasin. Ketiganya didampingi Direktur Penuntutan Ferry Wibisono serta Kabiro Hukum Chaidir Ramli.
"Ini bagian dari kesepakatan kami dengan pimpinan KPK. PDIP dalam posisi dukung penegakan hukum kasus Traveller Cheque," tutur Trimedya yang juga anggota Komisi III.
Sikap Trimedya ini bertolak belakang dengan sejumlah dokumen yang disampaikan partai banteng bermoncong putih itu ke KPK. Dalam dokumen tersebut, PDI-P mengecam tindakan KPK yang menetapkan kader PDIP sebanyak 15 orang sebagai tersangka penerima suap atau gratifikasi saat fit and proper test pemilihan DGS BI 2004 silam.
Pasalnya, PDIP menganggap keputusan kader-kadernya memilih Miranda S. Goeltom dalam pemilihan DGS BI tahun 2004 merupakan keputusan sah fraksi. Bahkan, kebijakan fraksi tersebut telah disampaikan secara resmi di berbagai pemeriksaan KPK dan berbagai persidangan di pengadilan tipikor.
Tapi sayangnya, Trimedya tidak mau membahas substansi dokumen yang disampaikan ke KPK ini. Pihaknya hanya menyerahkan sepenuhnya ke penegakan hukum yang dilakukan KPK. "Itu sudah kita sampaikan, bahan tertulis sudah dibagikan. Sikap politik sudah kita sampaikan dan kita tidak mau itu bagian dari yang sudah didiskusikan, biar itu jadi bagian pada KPK."
