Dalam bahan tertulis bertajuk ‘Pandangan Hukum’ yang disampaikan kepada KPK itu, Fraksi PDIP berpandangan tindakan penetapan tersangka dalam kasus TC ini adalah tindakan prematur.
“KPK harus lebih profesional dalam menjalankan perannya yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum yang independen dan tidak terintervensi atau terprovokasi oleh intrik-intrik politik maupun kekuasaan dalam melaksanakan penegakan hukum,” demikian petikan kesimpulan dokumen yang ditandatangani Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Bambang Wuryanto.
Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, kedatangan PDIP untuk mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Termasuk dukungan agar KPK mencari pemberi suap.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 50 menit tersebut, lanjut Bibit, tak ada pembicaraan yang menyangkut kasus. Ia juga berjanji bahwa pihaknya tak akan bisa diintervensi oleh siapapun. "Saya katakan KPK tak akan mau diintervensi oleh siapapun, karena hukum dibuat oleh mereka, sehingga mereka tahu persis," tutupnya.
Hingga kini, KPK telah menetapkan 26 tersangka baru dalam kasus TC. Selain itu juga ada empat terpidana yang telah dulu dinyatakan bersalah. Dari total seluruh tersangka, PDIP paling banyak menyumbangkan kadernya sebanyak 15 orang. Dua diantaranya masih aktif menjadi anggota DPR periode 2009-2014 yaitu, Williem Tutuarima dan Panda Nababan.
Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyesalkan kedatangan PDIP ke kantor KPK. Ia khawatir PDIP malah akan tercitrakan sebagai partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. “Ini akan merugikan citra dan posisi publik PDIP di mata wong cilik dan rakyat Indonesia.”
Soal patut atau tidaknya penetapan tersangka beberapa kader PDIP, Febri berpendapat hal itu bisa diuji di pengadilan. “Kami ingatkan PDIP untuk tidak coba-coba intervensi proses hukum. Seharusnya PDIP dorong agar KPK ungkap pemberi dana suap, bukan justru melindungi kader yang terkait korupsi,” pungkasnya.
