Initial public offering (pencatatan perusahaan di bursa efek—IPO) merupakan satu langkah strategis perusahaan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan akses ke sumber dana publik. Di baliknya, ada serangkaian prasyarat yang harus dipenuhi dengan cermat—sehingga membutuhkan sejumlah profesi penunjang. Dalam konteks ini, konsultan hukum punya peran sentral untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Senior Partner William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group (WH&SD), Hendrik Silalahi mengungkapkan, konsultan hukum menjadi pilar yang memberikan panduan, termasuk mengantisipasi risiko hukum yang mungkin muncul, sedari kelengkapan dokumen hingga penyelesaian perizinan. Hal ini karena pada praktiknya, jarang ada perusahaan yang benar-benar siap saat akan melakukan pencatatan. Banyak dari mereka yang membutuhkan penyesuaian bahkan pembenahan, sebelum dapat melangkah ke tahap selanjutnya.
“Beberapa catatan atau masalah hukum yang sering kami hadapi dalam suatu proses IPO biasanya terkait dengan struktur permodalan, kelengkapan perijinan, dan status aset yang dimilki ataupun dikuasai calon emiten. Namun, ini adalah sesuatu yang lumrah, terpenting pada saat pernyataan pendaftaran menjadi efektif oleh OJK, persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi,” kata Hendrik.
Selain memberikan bimbingan dalam proses IPO, konsultan hukum juga punya peran penting membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan analisis hukum yang mendalam, mereka membantu perusahaan memahami implikasi hukum dari setiap langkah yang diambil, serta menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul dalam perjalanan transaksi. Dalam konteks transaksi merger dan akuisisi, konsultan hukum sendiri menyediakan penelitian hukum yang komprehensif dan menyusun dokumen hukum yang diperlukan, termasuk legal due diligence.
Kehadiran konsultan hukum dalam proses penyusunan dan interpretasi kontrak lantas tak dapat diremehkan. Pada tahap ini, mereka bertanggung jawab untuk merancang kontrak yang melindungi kepentingan perusahaan dan pihak ketiga, sambil memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan.
Dalam konteks pasar modal global, konsultan hukum memiliki peran tambahan membantu perusahaan menavigasi peraturan internasional yang kompleks. Mereka memberikan panduan tentang peraturan pasar modal yang berlaku di berbagai yurisdiksi internasional yang relevan dan memastikan kegiatan perusahaan mematuhi standar dan regulasi internasional yang berlaku.
Mencermati Kesiapan Perusahaan dalam Menjadi Emiten di Bursa
Hendrik memahami, pasar modal adalah dunia yang dinamis. Kendati tidak banyak perubahan antara transaksi IPO pada 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, ia menaruh perhatian pada sektor usaha para emiten yang lebih bervariasi. Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan sektor bisnis yang lebih luas, sekaligus menuntut pihak terkait—termasuk pemerintah dan regulator pasar modal—untuk melakukan beradaptasi dan meninjau lagi regulasi yang relevan dengan industri/sektor baru. Adapun pada 2023, pihaknya menangani satu IPO di papan utama, sementara selebihnya, papan pengembangan.