Pasal 613 KUHP dan Batas Penerapan Prinsip Ultimum Remedium
Terbaru

Pasal 613 KUHP dan Batas Penerapan Prinsip Ultimum Remedium

Ketentuan ini mengatur hubungan penerapan sanksi administratif dan pidana dalam peraturan perundang-undangan sektoral sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam KUHP Nasional.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof Andri Gunawan Wibisana dalam sebuah webinar yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Rabu (11/11/2026). Foto: Tangkapan layar zoom
Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof Andri Gunawan Wibisana dalam sebuah webinar yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Rabu (11/11/2026). Foto: Tangkapan layar zoom

Rumusan norma Pasal 613 ayat (3) UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur hubungan antara sanksi administratif dan pidana menuai perbedaan pandangan. Ketentuan tersebut dinilai perlu dicermati agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru dalam penerapan prinsip ultimum remedium atau penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof Andri Gunawan Wibisana, mengkritik rumusan ketentuan tersebut. Dua dasar pemikirannya adalah konsep administrative penal law dan konsep ultimum remedium. Dia menilai menilai, sanksi administratif tidak dapat begitu saja disamakan dengan sanksi pidana. Sebab, sanksi administratif memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari sanksi yang bertujuan memulihkan hingga sanksi yang bersifat menghukum.

Ia menjelaskan, sanksi administratif yang dapat diperbandingkan dengan sanksi pidana adalah denda administratif karena keduanya memiliki karakteristik menghukum. Sementara itu, sanksi administratif berupa teguran tidak tepat diperbandingkan dengan pidana karena sifatnya berbeda.

“Harusnya denda administratif, itulah yang sifatnya menghukum,” ujar Prof Andri dalam Webinar Nasional Menyoal Hukum Pidana Administrasi dalam KUHP Nasional: Prinsip Ultimum Remedium dan Batas Penerapan Sanksi Administratif yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Rabu (11/11/2026).

Baca juga:

Prof Andri menjelaskan terdapat tiga jenis sanksi administratif. Pertama, herstel sancties reparatoir yang ditujukan untuk memulihkan tertib hukum akibat dari pelanggaran, contohnya teguran dan paksaan pemerintah. Kedua, bestraffende sancties (punitief) yang ditujukan sebagai pembalasan sebagai reaksi atas pelanggaran dan sebagai upaya pencegahan/pemberian efek jera, contohnya denda administratif.

Ketiga, regressief. Yakni pengembalian pada kondisi hukum awal, atau kondisi sebelum diambilnya keputusan yang menguntungkan, lebih bersifat reparatoir, meskipun dapat bersifat punitief. Ia menerangkan sanksi adminstratif dalam undang-undang lingkungan dan sumber daya alam. Setidaknya terdapat empat undang-undang yang merujuknya.

“Di antaranya adalah UU tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH), UU tentang Kehutanan, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE),” jelasnya.

Prof Andri mengkritik penerapan prinsip ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3). Menurutnya, penentuan apakah pidana menjadi upaya terakhir tidak seharusnya hanya didasarkan pada lokasi pengaturan ketentuan pidana, apakah berada dalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP.

Klaim bahwa Pasal 613 ayat (3) KUHP membuka jalan bagi pidana modern di Indonesia menurutnya meragukan. Pasalnya terdapat banyak negara lain memiliki UU Lingkungan yang memuat sanksi pidana.

“Amerika Serikat pidana dimuat dalam UU Lingkungan, misalnya clean air act, lalu Denmark, Swedia, Norwegia, Prancis, Jepang, Filipina, UU Lingkungan memuat sanksi pidana. Indonesia satu-satunya yang meminta pidana tidak diterapkan lebih dulu hanya karena diatur di luar UU Pidana,” imbuhnya.

Sementara dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries menjelaskan ketentuan Pasal 613 ayat (3) merupakan bagian dari upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan sektoral dengan paradigma hukum pidana modern yang diusung KUHP baru.

“Pembentuk KUHP berupaya memastikan ketentuan pidana, baik yang telah berlaku sebelum KUHP baru maupun yang dibentuk setelahnya, selaras dengan prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” jelasnya.

Hukumonline.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries. Foto: Tangkapan layar youtube

Ia menjelaskan, sanksi administrasi yang bersifat punitif tidak dapat disamakan dengan pidana pokok maupun pidana tambahan berbasis pemidanaan (convictional based). Meski demikian, Pasal 66 ayat (1) huruf e KUHP mengatur pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu yang memiliki irisan dan akibat serupa dengan sanksi administrasi.

Penerapan sanksi administratif tetap harus memperhatikan asas legalitas. Yakni memastikan undang-undang sektoral secara tegas mengatur sanksi administrasi atas suatu perbuatan melawan hukum sebagai pengganti sanksi pidana.

“Jangan sekali-kali menafsirkan bahwa Pasal 613 ayat (3) UU Penyesuaian Pidana ini dimaksudkan untuk menghambat penegakan hukum, misalnya tindak pidana peredaran gelap Narkotika, karena selain narkotika merupakan tindak pidana khusus, yang memenuhi seluruh persyaratan kumulatif dalam Pasal 187 KUHP Nasional,” tutupnya.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info