Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, diterangkan bahwa ketentuan pasal ini meliputi perundungan di dunia siber atau cyber bullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.
Cara Melaporkan Ancaman ke Pihak Berwenang
Di era saat ini, pertukaran informasi terjadi sangat cepat pun aksesnya tidak terbatas. Melalui pesan singkat atau media sosial, semua orang dapat berinteraksi dan menyampaikan pesannya. Sayangnya, di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab, kemudahan akses informasi sering disalahgunakan, termasuk dijadikan media untuk menyampaikan pasal pengancaman lewat Whatsapp.
Disarikan dari artikel Cara Melaporkan Pelaku Pengancaman Lewat Pesan WhatsApp, seseorang yang menerima ancaman dapat melaporkannya ke pihak berwenang. Jika ancaman didapat melalui media elektronik, korban dapat melakukan pelaporan dengan dua cara berikut.
Pertama, melapor ke kepolisian. Korban dapat mendatangi kantor polisi kemudian membuat laporan kepada penyidik pada bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipili) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus yang tersebut. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penunutan di pengadilan.
Kedua, melaporkan ancaman yang diterima kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui laman Aduan Konten. Dalam laman ini, korban dapat mendaftarkan diri sebagai pelapor dengan mengisi kolom isian yang tersedia. Aduan harus dilaporkan secara jelas dan mendetail, termasuk penyertaan bukti berupa screenshot dan alasannya.
Nantinya, semua laporan yang masuk, termasuk halnya pasal pengancaman akan diperiksa. Kemudian, laporan yang memenuhi syarat akan diproses atau ditindaklanjuti.
Kesulitan mengikuti perubahan berbagai peraturan? Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. Akses penuh Pusat Data Hukumonline dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
