Sering dengar istilah pengancaman? Penting untuk diketahui bahwa pasal pengancaman adalah termasuk dalam tindak pidana. Pengancaman merupakan salah satu peristiwa yang kerap ditanyakan. Simak paparan selengkapnya berikut ini.
Definisi Pengancaman
Bicara soal pasal pengancaman, mari kenali definisinya terlebih dahulu. KBBI mengartikan pengancaman adalah proses, cara, atau perbuatan mengancam. Adapun yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
Pasal pengancaman diatur dalam KUHP. Jerat pidana bagi pelakunya adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal pengancaman ini masuk ke delik aduan. Hal ini sebagaimana diterangkan Pasal 368 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.
Baca juga:
- Iklan Media Elektronik: Kelebihan dan Dasar Hukumnya
- Melihat Pengaruh Good Journalism ke Bisnis Periklanan Media
- Keabsahan Tanda Tangan Digital dan Tanda Tangan Elektronik di Tengah Pandemi
Pengancaman melalui Media Elektronik
Jika pengancaman dilakukan melalui media elektronik, baik media sosial atau media lainnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITEjo. Pasal 45B UU 19/2016.
Ketentuan Pasal 45B UU 19/2016 ini menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.
Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, diterangkan bahwa ketentuan pasal ini meliputi perundungan di dunia siber atau cyber bullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.
Cara Melaporkan Ancaman ke Pihak Berwenang
Di era saat ini, pertukaran informasi terjadi sangat cepat pun aksesnya tidak terbatas. Melalui pesan singkat atau media sosial, semua orang dapat berinteraksi dan menyampaikan pesannya. Sayangnya, di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab, kemudahan akses informasi sering disalahgunakan, termasuk dijadikan media untuk menyampaikan pasal pengancaman lewat Whatsapp.
Disarikan dari artikel Cara Melaporkan Pelaku Pengancaman Lewat Pesan WhatsApp, seseorang yang menerima ancaman dapat melaporkannya ke pihak berwenang. Jika ancaman didapat melalui media elektronik, korban dapat melakukan pelaporan dengan dua cara berikut.
Pertama, melapor ke kepolisian. Korban dapat mendatangi kantor polisi kemudian membuat laporan kepada penyidik pada bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipili) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus yang tersebut. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penunutan di pengadilan.
Kedua, melaporkan ancaman yang diterima kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui laman Aduan Konten. Dalam laman ini, korban dapat mendaftarkan diri sebagai pelapor dengan mengisi kolom isian yang tersedia. Aduan harus dilaporkan secara jelas dan mendetail, termasuk penyertaan bukti berupa screenshot dan alasannya.
Nantinya, semua laporan yang masuk, termasuk halnya pasal pengancaman akan diperiksa. Kemudian, laporan yang memenuhi syarat akan diproses atau ditindaklanjuti.
Kesulitan mengikuti perubahan berbagai peraturan? Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. Akses penuh Pusat Data Hukumonline dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
