Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan puncak peringatan dengan mengangkat tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh”, Selasa (13/12). Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu penyakit yang harus terus menerus dilawan oleh semua pihak. Dalam melawan korupsi, institusi yang kuat harus terbangun dan memiliki control check and balance.
“Karena absolute power corrupt absolutely. Semakin tinggi kewenangan kita, semakin besar kewajiban kita untuk menjaga dan mengelolanya,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Kemenkeu tidak boleh membiarkan institusi menghadapi dan membiarkan penyakit korupsi menjadi struktural dan fundamental. Seluruh unit di Kemenkeu memiliki kewajiban, tidak hanya mengidentifikasikan masalah tata kelola, namun juga melakukan koreksi dengan segera.
Baca Juga:
- Menkeu Soroti Peran Fundamental Akuntan Jaga Trust and Compliance
- Pimpinan KPK Singgung Audit BPK dan Pengawasan Internal Belum Mampu Ungkap Korupsi
“Karena itu dalam peringatan hari antikorupsi tidak hanya penekanannya pada jargon antikorupsi, tapi merupakan suatu jawaban yang efektif dan real bagaimana mengelola Indonesia untuk terus maju dan memberantas penyakit yang sangat fatal yaitu korupsi, bagaimana kita menjaga integritas, dan terus bertumbuh. Tidak hanya sekadar pulih, tapi terus bertumbuh,” tambahnya.
Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara selalu berupaya memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instrumen APBN telah didesain agar dapat optimis sehubungan dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, namun harus tetap waspada dikarenakan adanya disrupsi global dan kondisi geopolitik. Oleh karena itu, pengawasan bersama terhadap keuangan negara, mulai dari aparat pengawas internal, eksternal, dan aparat penegak hukum, menjadi sesuatu yang sangat penting demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan persoalan KPK saja, namun menjadi persoalan bersama yang harus direfleksikan oleh masing-masing pribadi.
“Ini urusan dan persoalan kita bersama. Lewat Hakordia semoga kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing, apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan di tempat kita bekerja,” ujarnya.
Inspektur Utama BPK I Nyoman Wara juga menegaskan bahwa BPK turut berperan membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara. BPK juga mendorong sinergi dan kolaborasi dengan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan, untuk meningkatkan efektivitas efisiensi tugas dan fungsi kedua belah pihak tanpa mengganggu independensi masing-masing.
Sementara itu Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus, Mugopal mengatakan bahwa peran kejaksaan tidak hanya pada hukum semata, tapi juga melalui perubahan paradigma penanganan korupsi berupa tindakan preventif dan represif. "Melalui peringatan Hakordia ini, kami mengajak kembali agar kita bersama-sama menyatukan tekad dan semangat memberantas korupsi dari kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan masyatakat, bangsa, dan negara,” ujar Mugopal.
Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022 ini sebagai momentum sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kerja sama antarinstansi dan lembaga, khususnya dalam menjaga kinerja dan semangat integritas yang semakin kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara pun lebih optimal.
