Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan kejahatan korupsi masih jadi persoalan yang belum terselesaikan di negara ini. Pengawasan internal inspektoran dan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mampu mengungkap kejahatan korupsi secara komprehensif.
“Hasil audit BPK juga belum banyak ungkap perilaku koruptif. Dari audit-audit dari kegiatan pengawasan inspektorat tidak banyak ungkap perkara korupsi atau penyimpangan. Tapi lebih banyak penyimpangan itu dikategorikan pelanggaran administratif apalagi di inspektorat daerah,” ungkap Alexander dalam acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, Selasa (13/12).
Dia juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi masih belum berdampak signifikan jika mengacu pada indeks persepsi korupsi (IPK) dan survei integritas KPK. “Saya masih merasa yang kena OTT ini apes, bukan kejadian luar biasa, Kenapa pemberantasan korupsi belum dampak signifikan bila dilihat dari indeks, survei integritas, belum menggembirakan,” imbuh Alexander.
Baca Juga:
Pemberantasan korupsi semakin menantang ke depannya seiring penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Tanpa komitmen perbaikan signifikan, Alexander mengkhawatirkan pemberantasan korupsi masih belum berdampak siginfikan.
“Kita lihat pilkada belum mampu hasilkan kepalada daerah integritas dan kapabilitas. Pada 2024, kami sudah wanti-wanti kepada KPU, Bawaslu dan pusat dan daerah, apakah akan begini terus, kalau gini kami punya keyakinan tidak selesaikan persoalan,” jelas Alexander.
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memperingatkan kepada para pejabat publik mengenai korupsi yang menghambat Indonesia menjadi negara maju.
“Setiap tahun, kita peringati Hari Anti Korupsi Dunia. Kita harus tetap jaga integritas, tangguh, teguh dan tidak dapat dikompromikan. Saya harap untuk bantu pemulihan ekonomi. Indonesia bisa pulih, Bersatu berantas korupsi. Kita harus jaga tata kelola yang baik, pemberantasan korupsi adalah mata rantai yang penting,” ungkap Sri saat membuka acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, Selasa (13/12).
Dia menyampaikan pengawasan merupakan hal penting karena semua pihak bisa terjerat kejatan korupsi. “Semua manusia apapun itu biasanya terpeleset saat tidak diawasi, pengawasan build in check and balance adalah upaya kuat terhadap berbagai godaan, kemungkinan terpeleset pada tata kelola yang tidak baik. Saya juga ingatkan unit-unit seluruh eselon satu, kewajiban Anda tidak hanya menangkap munculnya masalah tata kelola, kalau ada masalah harus segera koreksi jangan dibiarkan karena makin menggurita,” imbuh Sri.
Permasalahan korupsi tersebut dinilai Sri menjadikan Indonesia terjebak dalam negara berkembang dan terhambat jadi negara maju. “Salah satu elemen paling penting middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut,” katanya.
Kemudian, dia juga menekankan faktor lain yang tidak membuat Indonesia jadi negara maju karena tidak mampu mengelola ancaman korupsi. Menurutnya, perosalan tersebut menjadi beban suatu negara. Sehingga, untuk jadi negara maju, Indonesia harus mampu berantas kejahatan korupsi.