Menurut dia, target Stranas bahwa skor IPK harus mencapai 5 (skala 0-10) atau 50 (skala 0-100) tak realistis. Hal ini dikarenakan dari pertemuan antar pimpinan lembaga antikorupsi sedunia di Indonesia beberapa waktu lalu, terungkap bahwa standarisasi untuk penanganan kasus korupsi memang tinggi, salah satunya adanya independensi.
"Hampir lembaga antikorupsi beberapa negara mengalami tantangan sama seperti KPK, menghadapi rezim koruptor baik yang sistemik maupun sporadis," ujar Giri.
Saat ini, lanjut Giri, KPK sedang mencoba berkoordinasi dan supervisi layanan publik pengadaan dan penganggaran. Koordinasi ini dilakukan dengan roadshow di 33 provinsi. Jika nilai IPK tergantung dari pelayanan publik, ke depan koordinasi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang bagus bagi Indonesia. Ia berharap, perbaikan ini juga harus disertai dari kontribusi semua kalangan, bukan hanya lembaga antikorupsi semata.
Pelaksana Harian Deputi Polhukhankam Bappenas, Slamet Soedarsono mengatakan, kerjasama antar instansi sangat penting untuk memperbaiki IPK. Seperti menerapkan Sistem Integritas Nasional (SIN) di tiap kementerian dan lembaga hingga menjalankan tugasnya sesuai good governance. Ia sepakat, target Stranas IPK mencapai 5 atau 50 harus dikaji ulang. "IPK dengan metode baru harus kembali dirumuskan," katanya.
Anggota Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Yunus Husein mengatakan, perubahan metode ini lantaran sebagian besar respondennya adalah pelaku usaha. Di mana, pelayanan publik masih menjadi dasar bagi mereka menilai kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Atas dasar itu, perbaikan pelayanan publik menjadi contoh penting dalam memperbaiki nilai IPK ke depannya.
"Kuncinya di pemerintah, perananannya penting sekali, yang paling penting berikan contoh yang baik," kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini.
UKP4 sendiri, kata Yunus, memantau perkembangan pemberantasan, pencegahan dan penanganan korupsi tiap tiga bulan sekali. Ia tak menampik, konflik antara KPK dengan Polri selama ini mempengaruhi kinerja di bidang antikorupsi. Atas dasar itu, selain perbaikan sistem, komunikasi yang harmonis penting dalam memperbaiki IPK di Indonesia. "Tanpa perbaiki sistem, tak berjalan perbaikan situasi di indonesia," katanya.
Giri setuju dengan Yunus. Menurut dia, gratifikasi kecil-kecilan seperti penambahan uang perizinan dapat mempengaruhi penilaian pelaku usaha terhadap IPK di Indonesia. Untuk memperbaiki IPK, penanganan gratifikasi kecil harus ditangani secara serius. "Itu sebabnya indeks korupsi di indonesia masih rendah sampai sekarang," pungkasnya.